BPK Bongkar Pemborosan Rp2,92 Triliun Subsidi Pupuk, DPR: Pabrik Tua Jadi Biang Kerok

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya pemborosan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp2,92 triliun dalam periode 2020–2022.

Temuan ini tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2024.

BPK menyebut pemborosan tersebut terjadi karena pengalokasian produksi pupuk bersubsidi belum memperhatikan efisiensi biaya dan kapasitas operasional pabrik yang dimiliki anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero/PIHC).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti bahwa inefisiensi ini terjadi akibat banyaknya pabrik pupuk milik PIHC yang sudah berusia di atas 40 tahun.

"Pabrik tua menyebabkan konsumsi energi boros dan biaya produksi meningkat. Ini berdampak langsung pada tingginya harga pokok produksi (HPP) pupuk subsidi," ujar Nasim dalam keterangan pers, Sabtu (31/5/2025).

Menurutnya, 5 anak perusahaan produsen pupuk di bawah PT Pupuk Indonesia memiliki pabrik amoniak, urea, dan NPK dengan efisiensi energi yang berbeda-beda.

Sayangnya, alokasi produksi justru lebih banyak diberikan kepada pabrik dengan biaya produksi tertinggi.

Lebih lanjut, BPK menilai bahwa produsen dengan biaya rendah justru lebih diprioritaskan untuk produksi pupuk nonsubsidi, bukan subsidi.

Hal ini menyebabkan pengeluaran negara menjadi lebih besar tanpa hasil yang maksimal.

Nasim menyatakan perlunya pembenahan total, baik dari sisi kebijakan alokasi produksi maupun dukungan pembangunan pabrik baru yang lebih efisien.

"Pemerintah harus mendukung revitalisasi pabrik tua dan menjamin harga gas untuk produksi pupuk, agar subsidi tidak sia-sia," tegasnya.

PT Pupuk Indonesia saat ini diketahui tengah membangun pabrik di Palembang dan Papua, serta merencanakan pembaruan (revamping) pabrik di Bontang, Kalimantan Timur.

BPK pun merekomendasikan Dewan Komisaris PIHC untuk memberikan peringatan kepada Direktur Utama dan Direktur Pemasaran yang dinilai tidak cermat dalam menetapkan alokasi produksi pupuk bersubsidi, serta dinilai melanggar prinsip tata kelola yang sehat.

DPR melalui Komisi VI menyatakan akan mempelajari laporan BPK secara menyeluruh dan mendesak PT Pupuk Indonesia untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi agar tidak terjadi pemborosan anggaran negara di masa depan.*

(km/a008)