Sumut Capai Target 100%, 6.110 Koperasi Merah Putih Resmi Berdiri di Seluruh Desa dan Kelurahan

MEDAN — Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatatkan capaian penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan dengan berhasil membentuk 100% Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.

Total sebanyak 6.110 koperasi kini resmi berdiri, menjangkau seluruh 33 kabupaten/kota se-Sumut.

Keberhasilan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi desa melalui koperasi berbasis gotong royong.

Tim Satuan Tugas (Satgas) percepatan pembentukan koperasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution memainkan peran strategis dalam realisasi target tersebut.

"Ini adalah bentuk komitmen Pemprov Sumut dalam memperkuat fondasi ekonomi masyarakat melalui koperasi. Kami pastikan 100% desa dan kelurahan telah memiliki Koperasi Merah Putih," ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Minggu (1/6/2025).

Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus yang menjadi syarat pembentukan koperasi dilaksanakan serentak hingga batas akhir 31 Mei 2025, tanpa ada satu pun wilayah yang tertinggal.

"Artinya, tidak ada satu pun desa dan kelurahan di Sumut yang luput dari proses ini. Semuanya sudah membentuk koperasi," tegas Naslindo.

Langkah selanjutnya, kata Naslindo, adalah mendorong seluruh koperasi yang telah terbentuk untuk segera mengajukan pengesahan badan hukum ke Kementerian Hukum dan HAM RI.

Secara paralel, Pemerintah Provinsi Sumut juga menyiapkan beberapa koperasi terpilih untuk menjadi Koperasi Merah Putih Percontohan, sebagai model operasional bagi wilayah lain.

"Harapan Gubernur Bobby Nasution, koperasi yang sudah terbentuk ini tidak hanya ada secara administratif, tetapi aktif secara ekonomi. Masyarakat diajak menjadi anggota dan menjalankan kegiatan usaha koperasi secara nyata," pungkas Naslindo.

Keberhasilan ini menempatkan Sumut sebagai salah satu provinsi terdepan dalam menjalankan program strategis nasional untuk pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.*