JAKARTA– Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi, salah satunya berupa diskon tarif listrik sebesar 50 persen yang akan diberlakukan selama Juni hingga Juli 2025.
Diskon ini ditujukan kepada pelanggan rumah tangga PLN dengan daya di bawah 1.300 VA.
Baca Juga:
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menjalankan kebijakan pemerintah.
"Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah," ujar Darmawan saat ditemui usai acara Diseminasi RUKN dan RUPTL di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (2/6/2025).
Baca Juga:
Diskon ini merupakan bagian dari enam paket stimulus ekonomi yang dijadwalkan mulai berlaku pada 5 Juni 2025.
Namun, skema kali ini berbeda dengan program diskon listrik Januari–Februari 2025 lalu yang mencakup pelanggan hingga 2.200 VA.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, memastikan seluruh regulasi teknis akan rampung sebelum tanggal 5 Juni.
"Ada yang perlu Peraturan Pemerintah (PP), ada yang butuh Peraturan Menteri (Permen). Tapi semua harus tuntas sebelum 5 Juni," kata Susiwijono.
Namun, belum semua pihak menerima laporan resmi terkait kebijakan ini.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengaku belum mengetahui secara detail mengenai keputusan pemotongan tarif listrik tersebut.
"Kalau ada pemotongan, biasanya dibahas dulu. Saya belum dapat laporan itu," ujarnya di Kementerian ESDM, Senin (26/5/2025).
JAKARTA Penyelidikan kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan, kembali memasuki babak baru. Te
Peristiwa
JAKARTA Kuasa hukum sekaligus Juru Bicara DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan resmi
Politik
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan penyesalan atas munculnya informasi bahwa Adrian Asharyanto Gunadi, mantan Direktur Uta
Hukum dan Kriminal
KUALA LUMPUR Koordinator Masyarakat AntiKorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mengungkapkan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi ta
Nasional
BANDA ACEH Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengirimkan surat resmi kepada Gubernur Massachusetts, Maura Healey, serta Pemerin
Seni dan Budaya
JAKARTA Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan kritik atas vonis 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Sekretaris Jenderal PDIP,
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, mengungkapkan bahwa sektor energi di Indon
Ekonomi
MEDAN Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kota Medan, Ody Anggia Batubara, angkat bicara terkait pembatalan konser band asal Inggris, Hon
Entertainment
JAKARTA Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi b
Politik
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempertimbangkan untuk mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan red notice untuk memburu J
Hukum dan Kriminal