KontraS Soroti Minim Transparansi, Ragu Peradilan Militer Ungkap Motif Penyiraman Air Keras
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menanggapi proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia berada di angka 5 persen.
Ia menilai proyeksi tersebut sebagai hal wajar, namun menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tetap mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
"Proyeksi kan boleh-boleh saja. Tapi kalau dari Sakernas Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) kita kemarin sudah turun ke angka 4,76 persen," ujar Yassierli saat ditemui di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/6).
Ia mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca data.
Menurutnya, TPT memberikan gambaran yang lebih akurat dibanding sekadar angka lulusan yang langsung terserap kerja.
"Hati-hati membaca data. Kita harus lihat TPT karena basisnya jumlah pengangguran dibanding jumlah angkatan kerja, bukan hanya lulusan saja. Apalagi populasi terus bertambah," jelasnya.
Namun demikian, Yassierli mengakui bahwa angka pengangguran masih menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama menjelang Sakernas periode Agustus 2025.
Ia menyebut masa tersebut bertepatan dengan gelombang kelulusan dari berbagai jenjang pendidikan.
"Yang jadi tantangan adalah Sakernas Agustus nanti, karena akan ada lulusan-lulusan baru dari institusi pendidikan. Itu yang harus segera kita cari solusinya," katanya.
Sebagai bentuk langkah konkret, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan aplikasi Siap Kerja sebagai platform digital yang mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja secara langsung.
"Di aplikasi Siap Kerja, kita desain agar pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan. Selain itu, kita dorong agar perusahaan wajib melaporkan lowongan pekerjaan karena itu sudah diatur dalam regulasi," tegasnya.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran, khususnya di kalangan lulusan baru, serta memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui digitalisasi informasi pasar kerja.*
(di/a008)
JAKARTA Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meragukan proses peradilan militer mampu mengungkap motif di balik kasus pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pakar digital forensik Rismon Sianipar angkat bicara terkait laporan yang dilayangkan Wakil Presiden ke10 dan 12 RI Jusuf Kalla k
POLITIK
JAKARTA Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal MV Gol
INTERNASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyaksikan langsung ajang Sprint Rally Sumut 2026 yang menjadi seri pembuka Kejuaraan Nasi
OLAHRAGA
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk lebih bangga terhadap budaya Indonesia dan tidak merasa rendah diri terhada
POLITIK
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa progres uji coba program biodiesel 50 persen (
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai digitalisasi dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dapat menjadi s
NASIONAL
JAKARTA Menteri Luar Negeri RI Sugiono buka suara terkait namanya yang disebutsebut menguat sebagai calon Ketua Umum Ikatan Pencak Silat
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar aspek kesehatan mental menjadi bagian inti dalam kurikulum pendidikan nasional
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap perjalanan panjang pencak silat yang kini menjadi identitas bangsa dan semakin dikenal dun
SENI DAN BUDAYA