JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) kembali menegaskan bahwa biaya pendirian badan hukum Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat dibebankan kepada dana desa melalui alokasi biaya operasional pemerintah desa.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Luthfy Latief, dalam kegiatan berbagi pengetahuan bertajuk Desa Berketahanan Pangan dan Iklim, yang digelar secara daring pada Selasa (3/6/2025).
"Apabila pemerintah daerah tidak membiayai akta notaris pendirian Kopdes Merah Putih, maka itu dapat digunakan dari tiga persen dana desa," ujar Luthfy.
Baca Juga:
Luthfy menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan menggunakan maksimal tiga persen dari total dana desa untuk kebutuhan operasional.
Dengan demikian, pembiayaan legalisasi Kopdes Merah Putih melalui jasa notaris dapat dialokasikan dari pos anggaran tersebut.
Baca Juga:
Sebagai ilustrasi, jika sebuah desa memperoleh dana desa sebesar Rp1 miliar, maka sekitar Rp30 juta bisa digunakan untuk operasional.
Dari jumlah tersebut, Rp2,5 juta dapat dialokasikan untuk biaya akta notaris pendirian koperasi.
"Biaya notaris Rp2,5 juta, masa sih tidak mau mengeluarkan dari dana operasional? Ini demi legalitas Kopdes yang nantinya akan menjadi penggerak ekonomi desa," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfy juga menegaskan bahwa Kemendes PDT tidak memiliki niat untuk membebani desa-desa dengan berbagai program.
Sebaliknya, seluruh kebijakan diarahkan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.
"Yakinlah, Kementerian Desa tidak pernah berpikiran sedikit pun untuk membebani teman-teman di desa. Kami justru berikhtiar agar dana desa digunakan secara maksimal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Desa PDT Yandri Susanto juga telah menyampaikan bahwa pemerintah desa diperbolehkan menggunakan dana desa untuk membiayai pembentukan badan hukum Kopdes Merah Putih, sebagaimana telah diatur dalam surat edaran resmi Kemendes.
Jakarta Persidangan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, kembali meman
Nasional
SAMOSIR Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasat Lantas) Polres Samosir, AKP Natanael Surbakti, angkat bicara terkait laporan masyarakat mengena
Nasional
Malang Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota secara resmi menetapkan dokter berinisial AY sebagai tersangka dalam ka
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali bersuara lantang soal isu lingkungan. Lewat akun resmi X (Twitter
Nasional
JAKARTA Ratusan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi korban penipuan daring (scamming) yang dijalankan jaringan internasional asal
Hukum dan Kriminal
RAJA AMPAT Aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Gag Nikel di kawasan Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat, menuai sorotan tajam
Nasional
JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan dukungan langsungnya kepada Timnas Indonesia dengan menonton pertanding
Nasional
PERTH Hasil mengejutkan terjadi di matchday kesembilan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis (5/6/2025) malam WIB. Tuan r
Olahraga
BATU BARA Bupati Batu Bara Bapak H. Baharuddin Siagian, SH, M.Si bersama Wakil Bupati Batu Bara Bapak Syafrizal, SE, M.AP menghadiri kegia
Pertanian Agribisnis
TAPANULI SELATAN Dalam semangat mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Tapanuli Selatan bersama Dinas Pertanian Kabupaten T
Pertanian Agribisnis
