Cetak SDM Unggul di Sektor Energi, PHSS Bekali 12 Pemuda Kaltim Sertifikasi Operator K3 Migas
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
ACEH BESAR – Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu kini telah resmi mengantongi pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan nomor AHU-0014582.AH.01.29 TAHUN 2025.
Kabar gembira ini disampaikan oleh Geuchik (Kepala Desa) Gampong Lam Lumpu, Fakhri Johan, didampingi Ketua Koperasi, H. Irawan SE, kepada Bitvonline pada Selasa, 10 Juni 2025, di Kantor Geuchik Lam Lumpu.
Dalam keterangannya, Fakhri Johan menjelaskan bahwa pada tahap awal ini, Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu akan berfokus pada perekrutan anggota serta penyusunan program kerja yang selaras dengan Instruksi Bupati Aceh Besar.
Lebih lanjut, Fakhri berharap Koperasi Merah Putih Syariah Gampong ini dapat berperan aktif dalam menyejahterakan anggotanya.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh warga Gampong Lam Lumpu untuk bergabung menjadi anggota, dengan mengusung prinsip "dari kita untuk kita".
Sementara itu, Ketua Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu, H. Irawan SE, yang akrab disapa Haji Wan, menyatakan bahwa kehadiran koperasi ini diharapkan dapat membawa manfaat luas bagi masyarakat.
Ia juga berharap adanya kerja sama dengan pihak lain, termasuk dengan Badan Ketahanan Pangan Daerah, untuk melibatkan koperasi sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi di pedesaan.
Haji Wan menekankan bahwa masyarakat tidak perlu ragu dengan Koperasi Merah Putih Syariah Gampong, karena keberadaannya telah sah dan diakui oleh pemerintah.
"Pemerintah menjamin setiap langkah kita terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat," ujarnya meyakinkan.
Mengakhiri pembicaraan, Haji Wan kembali menghimbau warga untuk bersama-sama membangun ekonomi di Gampong Lam Lumpu melalui koperasi.
"Koperasi Merah Putih Syariah Gampong Lam Lumpu ini adalah koperasi simpan pinjam. Jadi, kita berharap semakin besar simpanan anggota, maka semakin besar koperasi dan semakin luas jangkauan pinjaman yang dapat kita berikan," pungkasnya.*
BALIKPAPAN Memasuki dunia kerja di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) tak lagi cukup dengan mengandalkan ijazah sekolah atau pergur
EKONOMI
JAKARTA Kementerian Sosial (Kemensos) tengah diguncang isu keterlibatan ribuan pegawainya dalam aktivitas judi online. Menteri Sosial Sa
NASIONAL
JAKARTA Kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji periode 20222024 mulai bergulir di persidangan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution melepas 1.179 anggota Pramuka Sumatera Utara yang akan mengikuti Jambore Nasional (Jamnas)
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah memiliki kesepahaman untuk menempatkan pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro. Kebijakan tersebut
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Waas angkat bicara mengenai pencopotan Camat Medan Timur, Fernanda, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago mengatakan kebijakan mutasi terhadap Kapolda dan
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dijadwalkan mengunjungi Kejaksaan Agung pada Selasa, 11 Agustus 2026. Kunjungan terse
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mengembangkan kasus dugaan korupsi importasi barang di Direktorat Jenderal B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, didakwa menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp622.090.207.166,41 atau sek
HUKUM DAN KRIMINAL