JAKARTA–Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional (KON), Andi Kristiyanto, menegaskan penolakan keras terhadap sikap pemerintah Indonesia yang mendukung penerbitan Konvensi International Labour Organization (ILO) terkait perlindungan pekerja platform digital.
Pernyataan ini disampaikan menyusul pernyataan Dirjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan RI, Indah Anggoro Putri, yang mewakili Menaker Prof. Yassierli dalam forum internasional ILO.
Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia menyatakan dukungan atas regulasi global yang memberi perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk ojek online (ojol).
Baca Juga:
Andi menilai dukungan terhadap konvensi tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.
"ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol bukan pekerja, bukan buruh. Kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia," tegas Andi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (13/6/2025).
Baca Juga:
Andi juga menyebut bahwa narasi perjuangan status pekerja untuk ojol hanyalah bentuk politisasi yang ditunggangi kepentingan tertentu.
Ia mendesak pemerintah dan DPR agar tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan komunitas ojol.
"Kami sudah berulang kali menyampaikan bahwa ojol bukan pekerja, bukan buruh, bukan juga pekerja mandiri. Tapi ada yang memaksakan diri sampai mengemis ke ILO. Ini jelas tidak mencerminkan semangat kedaulatan bangsa," ujarnya.
Pernyataan Andi turut didukung oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra, H. Obon Tabroni.
Ia menyatakan bahwa setelah menyerap masukan dari Koalisi Ojol Nasional, dirinya menyadari bahwa ojol sejatinya adalah mitra, bukan pekerja.
"Tadinya saya bingung, tapi setelah mendapat masukan, saya sadar bahwa ojol memang bukan pekerja. Mereka adalah mitra," kata Obon, yang juga menjadi anggota tim perumus revisi UU Ketenagakerjaan.
Dalam kesempatan yang sama, Koalisi Ojol Nasional membacakan petisi resmi yang menegaskan empat poin tuntutan:
JAKARTA Memasuki pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pemerintah menetapkan total 27 hari libur nasional da
Nasional
JAKARTA Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (
Nasional
TEL AVIV Rentetan serangan rudal Iran mengguncang sejumlah wilayah strategis di Israel pada Sabtu (14/6) dini hari waktu setempat, menan
Internasional
PADANG LAWAS UTARA Upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan kembali membuahkan hasil. Satuan Res
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan bentu
Nasional
CIANJUR Peristiwa kebakaran hebat melanda Kampung Sayang Kulon, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, pada Sabtu (14/6
Peristiwa
BADUNG Seorang warga negara asing (WNA) asal Australia berinisial NPJ (32) ditangkap jajaran Satresnarkoba Polres Badung setelah kedapat
Hukum dan Kriminal
PADANG LAWAS UTARA Satuan Reserse Narkoba Polres Tapanuli Selatan kembali mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukum
Hukum dan Kriminal
JAMBI Peristiwa tragis terjadi di Kota Jambi pada Jumat dini hari, 13 Juni 2025. Seorang pria bernama Jamaludin, yang diketahui bekerja
Peristiwa
CIMAHI Kasus dugaan penipuan yang menyeret Direktur Utama BUMD Bandung Barat, Deden Robby Firman, terus bergulir dan memasuki babak baru
Hukum dan Kriminal
