Koalisi Ojol Nasional Tolak Konvensi ILO: Ojol Bukan Buruh, Ojol Adalah Mitra!

- Stop politisasi ojol oleh elit politik dan pejabat negara

- Tolak status pekerja tetap bagi ojol

Baca Juga:

• Kementerian UMKM Gandeng Kongres Advokat Indonesia , Sediakan Bantuan Hukum untuk Pengusaha Mikro
• Digeruduk Sat Pol PP Bak Preman, Pedagang Kerupuk di Gagak Hitam Medan Menangis: Dagangan Dirampas Tanpa Ganti Rugi!

- Tolak potongan 10 persen yang dinilai merugikan mitra

- Tolak kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan ojol

Baca Juga:

• Koalisi Ojol Nasional Tegaskan Tak Ikut Unjuk Rasa 20 Mei 2025: Aksi Dinilai Ditunggangi Kepentingan Politik

Sementara itu, Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, memperingatkan bahwa jika kebijakan konversi status mitra menjadi pekerja tetap dipaksakan, akan terjadi dampak negatif besar terhadap sektor ekonomi digital Indonesia.

"Pemaksaan kebijakan ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan jutaan UMKM, meningkatnya pengangguran, serta krisis kepercayaan investor," ujar Agung.

Ia menyebut bahwa perubahan status ojol menjadi pekerja dapat menurunkan kontribusi sektor ini terhadap PDB sebesar 5,5 persen, serta menyebabkan hilangnya sekitar 1,4 juta lapangan kerja, dengan dampak ekonomi hingga Rp178 triliun.

Lebih jauh, Agung menyoroti bahwa layanan digital seperti ojol, taksol, dan kurol telah menjadi bantalan ekonomi nasional, khususnya dalam menopang masyarakat di daerah terpencil, kelompok lansia, hingga penyandang disabilitas.

"Jika layanan pengantaran terganggu, risiko krisis logistik akan meningkat, terutama untuk distribusi makanan, obat-obatan, dan kebutuhan pokok di masa krisis atau bencana," tutup Agung.*

(sp/a008)

Kementerian UMKM Gandeng Kongres Advokat Indonesia , Sediakan Bantuan Hukum untuk Pengusaha Mikro

Digeruduk Sat Pol PP Bak Preman, Pedagang Kerupuk di Gagak Hitam Medan Menangis: Dagangan Dirampas Tanpa Ganti Rugi!

Koalisi Ojol Nasional Tegaskan Tak Ikut Unjuk Rasa 20 Mei 2025: Aksi Dinilai Ditunggangi Kepentingan Politik