Wamensos Agus Jabo: Bansos Bukan Alat Politik, Negara Harus Hadir untuk Rakyat

JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik.

Ia menekankan komitmennya untuk menjaga integritas jabatan dan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan murni demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

"Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," kata Agus Jabo dalam wawancara podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (26/6/2025).

Menurut Agus, amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: program bansos harus tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).

Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos kini dilakukan melalui sistem digital yang langsung ditransfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Sistem ini, kata Agus, mempersempit ruang bagi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik.

"Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan," tegasnya.

Agus juga mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 3 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem.

Pemerintah, lanjutnya, menargetkan angka tersebut menjadi nol persen pada tahun 2026.

Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara struktural, Kementerian Sosial mendorong program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan pendidikan gratis berkualitas dan berkarakter dengan konsep boarding school bagi anak-anak keluarga miskin.

"Negara hadir untuk rakyat. Bukan hanya anaknya diberi pendidikan, orang tuanya pun diberdayakan dan rumahnya diperbaiki," jelas Agus.

Di beberapa kunjungan ke daerah, Agus Jabo terenyuh mendengar harapan para orangtua siswa calon penerima manfaat Sekolah Rakyat.

"Mereka bilang, jangan sampai anak saya bernasib sama seperti saya. Dan negara tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi," pungkasnya.*

(di/a008)