Stafsus Mendagri Apresiasi Pesantren Al Hidayah Kembangkan Aren untuk Pangan dan Energi Terbarukan
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
JAKARTA – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh dijadikan alat politik.
Ia menekankan komitmennya untuk menjaga integritas jabatan dan memastikan seluruh program perlindungan sosial berjalan murni demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
"Saya berjuang untuk negara, berjuang untuk bangsa. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," kata Agus Jabo dalam wawancara podcast Akbar Faizal Uncensored, Kamis (26/6/2025).
Menurut Agus, amanat Presiden Prabowo Subianto sangat jelas: program bansos harus tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran bansos kini dilakukan melalui sistem digital yang langsung ditransfer ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos Indonesia dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sistem ini, kata Agus, mempersempit ruang bagi penyalahgunaan bantuan sosial sebagai alat politik.
"Kepentingan bangsa, kepentingan negara harus kita tempatkan lebih tinggi dari kepentingan partai dan golongan," tegasnya.
Agus juga mengungkapkan bahwa saat ini masih terdapat sekitar 3 juta warga Indonesia yang masuk kategori miskin ekstrem.
Pemerintah, lanjutnya, menargetkan angka tersebut menjadi nol persen pada tahun 2026.
Untuk mengatasi kemiskinan ekstrem secara struktural, Kementerian Sosial mendorong program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang menghadirkan pendidikan gratis berkualitas dan berkarakter dengan konsep boarding school bagi anak-anak keluarga miskin.
"Negara hadir untuk rakyat. Bukan hanya anaknya diberi pendidikan, orang tuanya pun diberdayakan dan rumahnya diperbaiki," jelas Agus.
Di beberapa kunjungan ke daerah, Agus Jabo terenyuh mendengar harapan para orangtua siswa calon penerima manfaat Sekolah Rakyat.
"Mereka bilang, jangan sampai anak saya bernasib sama seperti saya. Dan negara tidak boleh membiarkan itu terjadi lagi," pungkasnya.*
(di/a008)
DELISERDANG Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Prof. Dr. Hoiruddin Hasibuan, meninjau pengembangan agribisnis aren di Pesan
POLITIK
DELISERDANG Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta Partai Amanat Nasional PAN ikut mendorong lebih banyak progra
POLITIK
SAMOSIR Trail of The Kings Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) 2026 resmi berakhir, tapi cerita tentang keindahan Danau Toba masih terus di
OLAHRAGA
JAKARTA Pemerintah menyatakan belum membahas usulan menjadikan gula pasir sebagai salah satu komponen dalam program bantuan pangan nasio
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan menerima putusan pengadilan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanue
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dilanjutkan meskipun menjadi salah satu tuntutan penghentian
NASIONAL
MEDAN Rupiah saat ini menjadi mata uang resmi yang digunakan masyarakat Indonesia dalam setiap aktivitas ekonomi. Namun, jauh sebelum Ru
SENI DAN BUDAYA
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut masih dalam kondisi aman dan me
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) ter
EKONOMI
SEMARANG Perjalanan hidup seseorang terkadang tidak hanya ditentukan oleh satu profesi atau satu bidang yang ditekuni. Hal itu tergambar
SOSOK