JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyerukan kepada negara-negara untuk menaikkan harga minuman manis, alkohol, dan tembakau hingga 50% dalam 10 tahun ke depan.
Langkah ini ditujukan untuk menekan konsumsi produk-produk yang dianggap berkontribusi besar terhadap penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung.
Dorongan ini disampaikan WHO dalam inisiatif bertajuk "3 kali 35" yang diluncurkan pada Konferensi Keuangan PBB untuk Pembangunan di Seville, Spanyol. WHO menyatakan bahwa "pajak kesehatan" adalah salah satu alat paling efektif dalam mengendalikan konsumsi produk berisiko tinggi bagi kesehatan.
Baca Juga:
"Pajak kesehatan adalah salah satu alat paling efisien yang kami miliki. Sudah waktunya untuk bertindak," tegas Jeremy Farrar, Asisten Direktur Jenderal WHO untuk promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
WHO memperkirakan bahwa inisiatif tersebut dapat menghasilkan US$1 triliun pada tahun 2035, sekaligus membantu mengatasi defisit fiskal dan menutupi kekurangan dana pembangunan global.
Ekonom kesehatan WHO, Guillermo Sandoval, menjelaskan bahwa dengan skenario ini, harga produk seperti minuman manis dapat naik dari US$4 menjadi US$10 pada 2035, termasuk inflasi.
Kontroversi dan Penolakan dari Industri
Meski disokong oleh Bloomberg Philanthropies, Bank Dunia, dan OECD, dorongan WHO ini memantik respons keras dari industri terkait.
Kate Loatman, Direktur Eksekutif Asosiasi Minuman Internasional, menyatakan bahwa tidak ada bukti signifikan bahwa pajak minuman manis dapat menurunkan tingkat obesitas secara nyata.
Sementara itu, Amanda Berger dari Distilled Spirits Council menilai bahwa menaikkan pajak alkohol tidak akan mencegah penyalahgunaan, dan justru dapat memukul pelaku industri dan konsumen bertanggung jawab.
Rocco Renaldi, Sekretaris Jenderal Aliansi Makanan dan Minuman Internasional, juga mengingatkan agar WHO tidak menyamakan minuman manis dengan tembakau, yang secara inheren memiliki risiko kesehatan jauh lebih tinggi.
Menuju Pajak Kesehatan Global
WHO mencatat bahwa hampir 140 negara telah menaikkan pajak tembakau antara tahun 2012 hingga 2022, yang berdampak pada kenaikan harga rata-rata lebih dari 50%. Namun, untuk minuman manis dan alkohol, kebijakan pajak serupa masih menghadapi tantangan besar, baik dari segi politik maupun lobi industri.
Selain itu, WHO berencana mengevaluasi kemungkinan pengenaan pajak pada makanan ultra-proses, setelah definisinya diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.*
(cb/j006)
JAKARTA Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas mendesak agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot
Nasional
JAKARTA Dengan tantangan defisit APBN, ketimpangan fiskal daerah, dan tekanan global, Purbaya diharapkan membawa warna baru dan solusi kon
Nasional
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mempelajari secara serius 11 tuntutan antikorupsi yang disampaikan oleh Indones
Nasional
SUMUT Harga cabai merah di sejumlah wilayah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali meroket tajam. Berdasarkan data resmi yang dihimpun
Ekonomi
TAPSEL Sekitar 600an warga dari 10 desa di Kecamatan Angkola Timur dan Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera U
Berita
SUMATERA UTARA Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara melakukan monitoring ke sejumlah nag
Pemerintahan
Bogor, Jawa Barat Presiden RI Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Pres
Nasional
Doha, Qatar Pemerintah Qatar menyatakan kecaman keras terhadap serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel di ibu kota Doha pada S
Internasional
Doha, Qatar Militer Israel pada Selasa (9/9/2025) mengonfirmasi telah melakukan serangan udara ke ibu kota Qatar, Doha, dengan target pi
Internasional
JAKARTA Pendakwah ternama sekaligus pemilik travel haji Uhud Tour, Ustaz Khalid Basalamah, telah rampung menjalani pemeriksaan oleh Komisi
Nasional