Prabowo Beri Ultimatum Keras: Pejabat Tak Patriotik Silakan Mundur dari Jabatan!
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas mendesak agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya. Desakan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
Dalam orasi yang dipimpin oleh Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, mahasiswa menilai pernyataan Purbaya terkait 17+8 Tuntutan Rakyat sebagai bentuk arogansi dan pelecehan terhadap suara masyarakat.
"Baru satu hari menjabat, dia sudah melontarkan pernyataan yang menyakitkan dan mengecilkan penderitaan rakyat. Mending mundur saja," tegas Diallo.
BEM UI menilai Presiden Prabowo salah memilih pengganti Sri Mulyani, karena Purbaya dinilai tidak sensitif terhadap krisis kepercayaan publik dan kesenjangan sosial yang menjadi latar belakang gerakan 17+8.
Kritik Tajam untuk Wiranto dan Kapolri
Tak hanya Purbaya, BEM UI juga melontarkan kritik keras kepada Penasihat Khusus Presiden, Wiranto, yang menyebut pemenuhan seluruh tuntutan rakyat akan membuat negara kerepotan.
"Kalau merasa repot mendengar suara rakyat, lebih baik jangan bernegara. Banyak orang yang lebih kompeten dari Anda," kata Diallo.
BEM UI juga mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya karena dianggap gagal mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam merespons unjuk rasa.
Klarifikasi Purbaya: Saya Menteri 'Kagetan', Maafkan Gaya Koboi Saya
Menanggapi kecaman publik, Purbaya menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf dalam acara serah terima jabatan di Kementerian Keuangan, Selasa (9/9/2025).
CILACAP Presiden Prabowo Subianto melontarkan ultimatum keras kepada para pejabat maupun kalangan intelektual yang dinilai tidak memilik
NASIONAL
JAKARTA Bareskrim Polri menetapkan eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, bersama empat orang lainnya sebagai tersangka dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa pendekatan Pemerintah Kota Medan dalam peringatan Hari Buruh Internasion
PEMERINTAHAN
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Marzuki Ali Basyah turun langsung memimpin pemusnahan ladang ganja hasil temuan Direktorat Reserse Na
HUKUM DAN KRIMINAL
PANGKALPINANG Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan keterbukaan informasi publik di d
PEMERINTAHAN
MEDAN Warga Kelurahan Titi Kuning, khususnya yang kerap melintas di Jalan Speksi Kanal, Kecamatan Medan Johor, kini dapat bernapas lega.
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan sejumlah proyek strategis nasional yang tengah dan akan dibangun di Kota Medan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Pasal 29 huruf i dan huruf j UndangUndang Nomor 19
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap UndangUndang Administrasi Pemerintahan dengan mene
HUKUM DAN KRIMINAL
CILACAP Presiden RI Prabowo Subianto mendorong penguatan pembelajaran bahasa asing bagi pelajar Indonesia sejak jenjang sekolah dasar. B
PENDIDIKAN