Pemekaran atau Perluasan Beban?

OLEH KRISNA

Sudah terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sejak era reformasi 1998.
Namun ketika angka-angka dibuka, yang tampak bukan kemajuan—melainkan ketergantungan yang terus dipelihara.

Fakta yang Terlalu Jelas untuk Diabaikan
Mari bicara data, bukan retorika.
Di :
• Pendapatan: ± Rp1,09 triliun
• PAD: ± Rp57 miliar (sekitar 5%)
• Transfer pusat: ± Rp977 miliar (hampir 90%)
Di :
• Pendapatan: ± Rp974 miliar
• PAD: ± Rp75 miliar (sekitar 7–8%)
• Transfer pusat: ± Rp830 miliar (±85%)
Dan di —yang bahkan memiliki potensi industri:
• Pendapatan: ± Rp1,5–1,6 triliun
• PAD: ± Rp120–150 miliar (masih di bawah 10%)
• Transfer pusat: ± Rp1,2 triliun (sekitar 80%)
Ini bukan anomali. Ini pola.
Setiap Rp100 yang dibelanjakan daerah, hanya Rp5–Rp10 yang benar-benar dihasilkan sendiri.
Sisanya? Ditopang oleh pusat.

Kenyataan yang Sulit Disangkal
Jika lebih dari 80 persen anggaran berasal dari pusat, maka satu hal harus diakui secara jujur:
ini bukan kemandirian. Ini ketergantungan yang dilembagakan.
Namun ironi tidak berhenti di situ.
Di saat kemampuan menghasilkan pendapatan sangat terbatas, belanja justru terus membesar.
Belanja pegawai ratusan miliar rupiah per tahun.
Struktur birokrasi melebar.
Biaya operasional meningkat.
Semua berjalan. Semua dibayar.
Pertanyaannya: oleh siapa?
Jawabannya tetap sama—APBN.

Pemekaran atau Perluasan Beban?

Di titik ini, sulit menghindari kesimpulan yang tidak nyaman:
pemekaran yang tidak ditopang kekuatan ekonomi hanya menghasilkan daerah administratif baru—bukan daerah mandiri.
Ia memperluas peta pemerintahan,
tetapi juga memperluas daftar kewajiban negara.
Dan semakin banyak daerah dengan pola serupa, semakin besar pula tekanan terhadap keuangan negara.

Narasi Besar, Realitas Kosong

Baca Juga:

• Bobby Nasution Gandeng YCKI Dorong Ekonomi Hijau dan Biru di Sumut, Fokus Keberlanjutan Lingkungan

Yang membuat situasi ini lebih problematis adalah satu hal:
narasi pemekaran hampir tidak pernah diuji dengan serius.
Wacana terus digulirkan, tuntutan terus disuarakan, bahkan sering dibungkus dengan klaim aspirasi rakyat.
Namun pertanyaan paling mendasar justru kerap hilang:
• Dari mana PAD akan tumbuh?
• Apa sektor unggulan yang realistis?
• Bagaimana strategi konkret keluar dari ketergantungan?
Tanpa jawaban, pemekaran berubah dari solusi menjadi ilusi.

Suara Keras, Tanggung Jawab Sunyi

Ada fenomena lain yang tidak kalah penting.
Dalam setiap dorongan pemekaran, selalu ada suara-suara yang paling lantang.
Namun ketika berbicara tentang kerja nyata—mendorong investasi, membangun usaha, menciptakan sumber pendapatan—suara itu sering menghilang.
Padahal kemandirian daerah tidak lahir dari pemekaran administratif.
Ia lahir dari aktivitas ekonomi yang nyata.
Maka pertanyaan ini layak diajukan secara terbuka dan adil:
apakah dorongan pemekaran diiringi tanggung jawab untuk membangun ekonomi daerah?
Jika tidak, maka yang diperjuangkan bukan kemandirian—melainkan struktur kekuasaan tanpa fondasi ekonomi.

Saatnya Berhenti Berpura-pura!!
Transfer pusat seperti DAU dan DAK memang penting.
Namun ketika porsinya mencapai 80–90 persen secara permanen, kita tidak bisa lagi menyebutnya sebagai "dukungan".
Itu adalah penopang utama.
Dan jika sebuah daerah tidak bisa berdiri tanpa penopang itu, maka realitasnya sederhana:
ia belum siap berdiri sendiri.
Satu Pertanyaan yang Tak Bisa Dihindari
Data dari , , dan seharusnya cukup menjadi cermin.
Bahwa membentuk daerah baru itu mudah.
Yang sulit adalah membuatnya mandiri.
Karena itu, sebelum pemekaran kembali diteriakkan sebagai solusi, ada satu pertanyaan yang harus dijawab tanpa retorika:
apakah kita sedang membangun masa depan daerah—atau hanya menambah beban negara?
Jika jawabannya yang kedua, maka sudah saatnya kita berhenti menyebut ini sebagai pembangunan.

(Penulis krisna anak desa pingiran)

Bobby Nasution Gandeng YCKI Dorong Ekonomi Hijau dan Biru di Sumut, Fokus Keberlanjutan Lingkungan

Purbaya Tegaskan Rencana Pajak Jalan Tol dan Orang Kaya (HWI) Belum Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

IHSG Melemah, Purbaya Tetap Pede Tembus 10.000 Tahun Ini

OJK Tegaskan Tidak Ada Pemaksaan Dana Bank Himbara untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ini Penjelasannya

Rupiah Sempat Melemah, Purbaya: Ekonomi RI Masih Kuat Dibanding Negara Lain

Kas Negara Disebut Cuma Rp 120 T, Purbaya: Itu Hoaks, Uang Masih Banyak