JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait rencana pemerintah yang disebut akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol serta kelompok orang kaya atau High Wealth Individual (HWI).
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum akan diterapkan dalam waktu dekat, selama kondisi perekonomian nasional dan daya beli masyarakat belum berada pada level yang kuat.
"Jadi, posisi kita nggak berubah. Kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat, itu patokan utamanya," kata Purbaya di Gedung BPKP, Jakarta, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Ia menjelaskan, rencana tersebut bukan kebijakan yang akan segera dijalankan, melainkan masih berada dalam tahap perencanaan jangka panjang yang ditargetkan dapat dikaji hingga tahun 2028.
Adapun rencana pengenaan PPN atas jasa jalan tol serta pengaturan pajak bagi kelompok orang super kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025–2029.
Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin kebijakan pajak justru menghambat aktivitas ekonomi.
"Percuma kalau saya naikin pajak, terus orang-orang berhenti bisnis. Pajaknya malah turun, ekonomi susah. Rugi saya," ujarnya.
Ia bahkan mengaku baru mengetahui detail rencana tersebut, yang menurutnya merupakan kebijakan yang sudah dirancang pada periode kepemimpinan sebelumnya.
"Pajak jalan tol juga sama, itu rencana jangka panjang yang dibuat sebelumnya," jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya menegaskan saat ini pemerintah lebih fokus pada optimalisasi penerimaan pajak yang sudah ada serta penguatan penegakan hukum terhadap praktik pelanggaran seperti underinvoicing.*
(d/dh)
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
