Prabowo Kumpulkan 12 Ribu Penggerak MBG, Tegaskan Program Strategis untuk Generasi Emas 2045
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang dianggap sensitif di ruang publik.
Ia juga menilai polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana agar tidak memicu konflik berkepanjangan di masyarakat.
"Kenapa sih ini sensitif sekali? Saya lihat itu (ijazah Jokowi) asli, kenapa tidak dikasih lihat saja?" ujar Jusuf Kalla, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
JK menyampaikan pernyataan itu di tengah sorotan publik terhadap laporan hukum yang dilayangkan terhadap dirinya terkait dugaan penistaan agama, yang disebut muncul setelah ia melaporkan Rismon Sianipar dalam perkara lain.
Ia menegaskan tidak ingin mengaitkan hal tersebut dengan kepentingan politik.
"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya muncul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK.
Menurut JK, pernyataannya mengenai ijazah Jokowi sebelumnya hanya dimaksudkan sebagai imbauan agar polemik berkepanjangan di masyarakat dapat segera berakhir.
Ia menilai, perdebatan yang terjadi selama dua tahun terakhir telah menimbulkan konflik di ruang publik, termasuk saling serang antar kelompok pendukung.
"Sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah, kasih saja (lihat) ijazah itu," ujarnya.
JK menegaskan, dirinya tidak memiliki niat menyerang maupun menuduh Jokowi.
Ia menyebut hubungan keduanya sebagai mantan pasangan presiden dan wakil presiden tetap dalam koridor hubungan kewarganegaraan biasa setelah masa jabatan berakhir.
"Saya berpasangan dengan Pak Jokowi, tapi sekarang kita warga negara biasa. Saya lebih tua, jadi saya menasihati," kata dia.
BOGOR Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan lebih dari 12 ribu penggerak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam kegiatan bertajuk Bui
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan praktik markup dalam sejumlah pengadaan barang di lingkungan Badan Gizi Nasional (B
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa salah satu laporan yang menjadi bagian dari proses pengusutan dugaan k
NASIONAL
JAKARTA Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola Pr
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) da
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara resmi mencopot Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. OK Arya Zulkarnain, dr. Wahy
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap temuan mengejutkan dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MB
HUKUM DAN KRIMINAL
PALEMBANG Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) mengamankan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berinisial IT dan
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kep
HUKUM DAN KRIMINAL