IHSG Ditutup Turun ke Level 6.220, Mayoritas Sektor Saham Berada di Zona Merah
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Rabu, 17 Juni 2026, di zona merah. Indeks melemah 34,23 poin atau 0,55
EKONOMI
JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik dari Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penggeledahan yang dilakukan tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Rabu (3/6/2026) menghasilkan sejumlah barang bukti berupa dokumen, telepon seluler, laptop, serta perangkat elektronik lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan barang bukti tersebut diamankan dari Kantor BGN di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.Baca Juga:
"Hasil penggeledahan berupa dokumen dan barang bukti elektronik seperti telepon seluler, laptop, dan perangkat elektronik lainnya," ujar Syarief dalam keterangannya di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta.
Menurutnya, penggeledahan tidak hanya dilakukan di kantor BGN, tetapi juga menyasar sejumlah lokasi lain, termasuk rumah para tersangka yang telah ditetapkan dalam kasus tersebut.
Syarief menjelaskan, rangkaian penggeledahan telah berlangsung sejak Selasa malam (2/6/2026) dan masih berlanjut hingga Rabu siang guna melengkapi alat bukti penyidikan.
Sebelumnya, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025–2026.
Dalam penyidikan, Kejagung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan-yayasan tersebut diduga terafiliasi dengan pejabat BGN dan memperoleh keuntungan dalam jumlah besar melalui mekanisme yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan mark up dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa di lingkungan BGN. Beberapa pengadaan yang menjadi sorotan antara lain pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi yang nilainya mencapai triliunan rupiah.
Kejagung menegaskan proses penyidikan masih terus berkembang dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang turut dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut.
Penyidik saat ini masih mendalami dokumen dan perangkat elektronik yang telah disita guna mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.*
(k/dh)
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Rabu, 17 Juni 2026, di zona merah. Indeks melemah 34,23 poin atau 0,55
EKONOMI
BOGOR Pemerintah menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Su
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
PEMERINTAHAN