Aceh Perjuangkan Penguatan Dana Otsus dalam Revisi UUPA, Target Kemiskinan 6 Persen pada 2030
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (3/6/2026). Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya.
Ketiga mantan pejabat tersebut terlihat keluar dari Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung dengan pengawalan ketat petugas. Mereka kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan yang berbeda.
Dadan Hindayana menjadi yang pertama keluar dari gedung pemeriksaan. Dengan pengawalan aparat TNI dan penyidik Kejagung, Dadan langsung diarahkan menuju kendaraan tahanan tanpa memberikan komentar kepada awak media.Baca Juga:
Tak lama berselang, dua mantan Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya, juga keluar dari gedung yang sama dan langsung dibawa menuju mobil tahanan yang telah disiapkan.
Penahanan ketiga eks pimpinan BGN tersebut dilakukan di tengah proses penyidikan yang tengah berlangsung di Kejaksaan Agung. Sebelumnya, penyidik Jampidsus juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional yang berlokasi di Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Kasus yang menjerat para mantan pimpinan BGN ini menjadi perhatian publik setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN pada Selasa (2/6/2026).
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan salah satu faktor pergantian pimpinan BGN berkaitan dengan adanya dugaan praktik jual-beli titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Ya, salah satu faktornya itu," kata Dudung saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Dudung, Presiden Prabowo telah menerima berbagai laporan dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan.
"Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, dan mengevaluasi berbagai sumber yang masuk kepada beliau," ujarnya.
Hingga kini, Kejaksaan Agung masih belum mengungkap secara rinci pasal maupun dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada ketiga mantan pimpinan BGN tersebut. Pihak Kejagung dijadwalkan memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus dalam konferensi pers.*
(in/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK
HAMBALANG Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu,
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan izi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak kalangan mahasiswa untuk tidak pesimistis terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Me
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bendahara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Mohammad Nuruzzaman, sebagai saksi
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dicanangkan pemerintah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
PEMERINTAHAN
MEDAN Polda Sumatera Utara memastikan pengamanan aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat di Kota Medan ber
PERISTIWA
MEDAN Polrestabes Medan masih mendalami dugaan keterlibatan pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dalam kasus penyalahgunaan
HUKUM DAN KRIMINAL