Rp972 Miliar Dana TKD Difokuskan Bangun Infrastruktur, Aceh Percepat Pemulihan Pascabencana
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA – Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman mengungkapkan pencopotan tersebut diduga berkaitan dengan adanya praktik jual beli titik dapur dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dudung mengaku telah menerima informasi terkait dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, laporan mengenai persoalan di lingkungan BGN sebenarnya telah lama sampai kepada Presiden Prabowo Subianto dari berbagai sumber.
"Ya, saya pun dapat informasi seperti itu," kata Dudung Abdurachman usai mengikuti rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/6/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan Presiden Prabowo menginginkan Program Makan Bergizi Gratis berjalan secara maksimal tanpa adanya penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Sebab, program tersebut menggunakan anggaran negara yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat.
Menurut Dudung, langkah pencopotan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan perbaikan tata kelola Badan Gizi Nasional agar lebih profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
"Presiden ingin program ini berjalan sempurna tanpa ada penyimpangan sedikit pun karena ini menyangkut uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ujarnya.
Dudung juga menegaskan Presiden tidak menginginkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan Program MBG untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan tertentu. Karena itu, evaluasi terhadap jajaran pimpinan BGN dinilai sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga integritas program prioritas nasional tersebut.
Selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh proses pelaksanaannya berlangsung secara bersih dan transparan.
Dudung memastikan dirinya akan terus melakukan pemantauan langsung di lapangan dan tidak segan menyampaikan temuan-temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut kepada publik.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional dengan mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Pemerintah kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru untuk melanjutkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.*
(mt/dh)
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memprioritaskan pemulihan infrastruktur sebagai fokus utama penggunaan Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wacana pembatasan penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu menuai perhatian DPR RI. Wak
NASIONAL
JAKARTA Ahli Hukum Perbankan sekaligus mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Yunus Husein, menilai duga
NASIONAL
Oleh Samuel F. SilaenDI tengah optimisme yang terus disampaikan pemerintah mengenai prospek ekonomi nasional, Indonesia sesungguhnya mengha
OPINI
GARUT Tragedi meninggalnya seorang siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) saat mendampingi kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) d
PERISTIWA
JAKARTA Nilai tukar rupiah menutup perdagangan akhir pekan dengan kinerja impresif. Mata uang Garuda tercatat sebagai yang paling kuat d
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tel
NASIONAL
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution memerintahkan penanganan cepat terhadap seorang warga penderita tumor
KESEHATAN
MEDAN Politisi PDI Perjuangan Sumatera Utara Japorman Saragih menjagokan Tim Nasional Argentina untuk menjadi juara Piala Dunia 2026. Ia
OLAHRAGA
NIAS SELATAN Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan kepeduliannya kepada keluarga nelayan di Kabupaten Nias S
PEMERINTAHAN