Sat Narkoba Polres Binjai Gerebek Barak Diduga Sarang Narkoba, Warga Ikut Dukung Polisi
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Istana Kepresidenan merespons langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Pemerintah menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta seluruh pihak untuk memberikan ruang kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
"Marilah kita beri kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya. Nanti kita bersama-sama melihat dan menunggu hasil dari proses yang sedang berjalan," ujar Prasetyo kepada awak media.Baca Juga:
Menurut Prasetyo, setiap langkah yang dilakukan aparat penegak hukum harus dipandang sebagai bagian dari proses pembenahan sistem pemerintahan, termasuk di kementerian maupun lembaga negara.
Ia menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional.
"Ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki tata kelola dan manajemen pemerintahan agar semakin baik dan profesional," katanya.
Prasetyo juga mengingatkan seluruh penyelenggara negara agar selalu menjalankan tugas sesuai aturan dan menjunjung tinggi norma hukum dalam setiap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan.
"Mari kita semua dalam menjalankan tugas pemerintahan senantiasa menghindarkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan norma, terutama norma hukum," tegasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di Kantor Badan Gizi Nasional yang diduga berkaitan dengan penyelidikan tata kelola lembaga tersebut pada periode kepemimpinan sebelumnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan jajaran pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Presiden juga mengangkat Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru.
Pemerintah berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan kejelasan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lembaga negara agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.*
(in/dh)
BINJAI Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai menggerebek sebuah barak yang diduga menjadi lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkotika d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Dua terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) berhasil ditangkap Tim Rimueng Koetaradja Satreskrim Polresta Band
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH BESAR Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memastikan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Aceh siap menyelenggarakan pendidikan pem
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Anda sedang mencari berbagai jenis kain tenun Angkola? Barangkali untuk keperluan acara adat, dll. Atau mungkin rindu dengan aneka j
EKONOMI
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengusulkan pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat dalam Rancangan
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adrian
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menjelaskan peluang koperasi untuk masuk ke sektor pertambangan, energi, hingga indus
EKONOMI
JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapat sorotan dari anggota Komisi XI DPR RI saat membahas kebijakan penempatan S
EKONOMI
JAKARTA Tim kuasa hukum Roy Suryo berencana kembali mengajukan gugatan praperadilan untuk ketiga kalinya terkait penetapan status tersan
NASIONAL