DPR Bantah Tudingan Pelanggaran HAM dalam Program MBG, Sebut Negara Sedang Penuhi Hak Dasar Rakyat
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut ada
POLITIK
BANDA ACEH – Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh memeriksa seorang oknum anggota polisi berinisial Aiptu ZK yang mengajukan permohonan penangguhan terhadap dua terduga pelaku khalwat berinisial YS dan ND. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kronologi serta dasar tindakan yang dilakukan oleh personel tersebut.
Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Andi Kirana melalui Kasi Propam Polresta Banda Aceh AKP Adi Suriyono mengatakan, pemeriksaan saat ini berlangsung di Subbid Paminal Propam Polda Aceh.
"Personel berinisial ZK sebagai pemohon penangguhan terhadap dua terduga pelaku khalwat setelah diamankan oleh Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Subbid Paminal Propam Polda Aceh," kata AKP Adi Suriyono, Rabu (3/6/2026).Baca Juga:
Menurut Adi, langkah pemeriksaan dilakukan guna memastikan seluruh tindakan yang dilakukan personel tersebut telah sesuai dengan aturan dan kode etik profesi kepolisian.
Ia menjelaskan, permohonan penangguhan tersebut diajukan setelah salah satu terduga pelaku, YS, meminta bantuan kepada Aiptu ZK. Permintaan itu disampaikan karena yang bersangkutan ingin menjalani proses penangguhan menjelang Hari Raya Idul Adha dan telah memenuhi sejumlah syarat sesuai ketentuan yang berlaku dalam Qanun Jinayat Aceh.
Meski demikian, Propam tetap melakukan pemeriksaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses tersebut.
"Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku," tegas AKP Adi.
Saat ini, pemeriksaan terhadap Aiptu ZK masih berlangsung. Propam Polda Aceh terus mengumpulkan keterangan dan mendalami seluruh aspek terkait peristiwa tersebut guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi.
Polda Aceh menegaskan komitmennya untuk menangani setiap laporan atau dugaan pelanggaran yang melibatkan personel secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*
(dh)
MEDAN Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut ada
POLITIK
JAKARTA Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan dampak positif terhadap perkemba
PENDIDIKAN
LUBUK PAKAM Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di rumah dinas
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf serta Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Sim
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax Series
EKONOMI
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Rabu, 17 Juni 2026, di zona merah. Indeks melemah 34,23 poin atau 0,55
EKONOMI
BOGOR Pemerintah menyampaikan duka cita atas korban yang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Su
NASIONAL
BANDA ACEH Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penguatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam revisi UndangUndang Pemerintahan Aceh (UUP
PEMERINTAHAN
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan gugatan uji materi terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEANRusia yang akan digelar di Kazan, Rusi
POLITIK