Kemnaker Genjot Kesiapan Lulusan Hadapi Era AI dan Green Jobs
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang dianggap sensitif di ruang publik.
Ia juga menilai polemik tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara sederhana agar tidak memicu konflik berkepanjangan di masyarakat.
"Kenapa sih ini sensitif sekali? Saya lihat itu (ijazah Jokowi) asli, kenapa tidak dikasih lihat saja?" ujar Jusuf Kalla, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
JK menyampaikan pernyataan itu di tengah sorotan publik terhadap laporan hukum yang dilayangkan terhadap dirinya terkait dugaan penistaan agama, yang disebut muncul setelah ia melaporkan Rismon Sianipar dalam perkara lain.
Ia menegaskan tidak ingin mengaitkan hal tersebut dengan kepentingan politik.
"Saya tidak menuduh politik, tetapi ini kenyataannya muncul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK.
Menurut JK, pernyataannya mengenai ijazah Jokowi sebelumnya hanya dimaksudkan sebagai imbauan agar polemik berkepanjangan di masyarakat dapat segera berakhir.
Ia menilai, perdebatan yang terjadi selama dua tahun terakhir telah menimbulkan konflik di ruang publik, termasuk saling serang antar kelompok pendukung.
"Sudah dua tahun rakyat ini berkonflik, saling mengadu, saling berteriak, demo. Sudahlah, kasih saja (lihat) ijazah itu," ujarnya.
JK menegaskan, dirinya tidak memiliki niat menyerang maupun menuduh Jokowi.
Ia menyebut hubungan keduanya sebagai mantan pasangan presiden dan wakil presiden tetap dalam koridor hubungan kewarganegaraan biasa setelah masa jabatan berakhir.
"Saya berpasangan dengan Pak Jokowi, tapi sekarang kita warga negara biasa. Saya lebih tua, jadi saya menasihati," kata dia.
Ia juga menepis anggapan bahwa pernyataannya merupakan bentuk serangan terhadap Jokowi.
Menurut JK, kritik yang disampaikannya semata-mata bertujuan meredam ketegangan di masyarakat.
"Apakah saya menuduh Pak Jokowi? Tidak ada," ujarnya.*
(sn/ad)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat pembekalan mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) untuk menghadapi p
NASIONAL
MEDAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan mengumumkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (P
POLITIK
BEKASI Kereta Api (KA) Jarak Jauh bertabrakan dengan KRL Commuter Line di sekitar Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April
PERISTIWA
BINJAI Hanya berhenti beroperasi selama beberapa hari karena viral di media sosial, praktik judi togel yang beralamat di Pasar 2 Titi Pa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menggeledah kantor Satuan Kerja Perumahan dan Kawas
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) memintai keterangan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I Sumut, P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan
EKONOMI
MEDAN Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Askani, menegaskan tidak terjadi perubahan status Hak G
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Badri Munir Sukoco me
PENDIDIKAN
TANGERANG Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan komitmennya menindak tegas pegawai lembaga pemasyarakatan
HUKUM DAN KRIMINAL