JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya melakukan penistaan agama.
Namun, ia mengaku masih mengedepankan sikap memaafkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada hukum serta masyarakat.
"Kami sedang mulai mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Allah memaafkannya, para pemfitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan," kata JK kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Meski membuka kemungkinan melapor balik, JK menegaskan langkah tersebut belum menjadi keputusan final.
Ia menyebut masih mengkaji dasar hukum dari tudingan yang diarahkan kepadanya.
Menurut JK, pihak-pihak yang menuding dirinya tidak memahami konteks pernyataan yang dipersoalkan dan dinilai tidak memiliki keterlibatan langsung dalam upaya penyelesaian konflik yang pernah ia tangani, termasuk di Maluku.
"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan saat konflik itu?" ujar JK.
JK juga mengungkapkan adanya rencana sejumlah pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa untuk membela dirinya. Namun, ia mengaku telah meminta agar aksi tersebut dibatalkan.
"Orang-orang mau demo, saya bilang jangan. Di Makassar mau demo besar-besaran, saya larang," kata dia.
Meski demikian, JK menegaskan tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah terhadap dirinya.
Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme hukum.
"Secara hukum, kami serahkan pada tim hukum, serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau melaporkan," ujarnya.
AIR JOMAN Pemerintah Kabupaten Asahan memperkuat pelaksanaan program pemeriksaan Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA Test) melalui kegiatan p
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Ke5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya nilainilai Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi
POLITIK
JAKARTA Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa kenaikan harga avtur berdampak langsung pa
EKONOMI
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Istana Merdeka, Jakarta, Selas
POLITIK
MEDAN Kasus dugaan penggelapan dana umat di Credit Union (CU) Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, senilai Rp 28 miliar memasuki babak akhir
EKONOMI
JAKARTA Tim TifaRoy&039s Advocates (Troya) yang dipimpin Refly Harun menilai proses penyidikan dalam perkara dugaan ijazah palsu Presid
NASIONAL
JAKARTA Lembaga survei Index Politica merilis hasil survei terbaru yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prab
NASIONAL
JAKARTA Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, menegaskan dirinya tidak akan menem
POLITIK
JAKARTA Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pesawat militer a
PEMERINTAHAN
MEDAN Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (Komisi Informasi Sumatera Utara) Provinsi Sumatera Utara periode 20262030 melakukan
PEMERINTAHAN
