Cegah Perdagangan Orang hingga ke Desa, Kemenimipas Perkuat Peran Pimpasa di Sumut
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum balik terhadap pihak-pihak yang menuding dirinya melakukan penistaan agama.
Namun, ia mengaku masih mengedepankan sikap memaafkan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada hukum serta masyarakat.
"Kami sedang mulai mempelajari itu di mana letak. Mudah-mudahan Allah memaafkannya, para pemfitnah itu. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan," kata JK kepada wartawan di Jakarta, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Meski membuka kemungkinan melapor balik, JK menegaskan langkah tersebut belum menjadi keputusan final.
Ia menyebut masih mengkaji dasar hukum dari tudingan yang diarahkan kepadanya.
Menurut JK, pihak-pihak yang menuding dirinya tidak memahami konteks pernyataan yang dipersoalkan dan dinilai tidak memiliki keterlibatan langsung dalam upaya penyelesaian konflik yang pernah ia tangani, termasuk di Maluku.
"Apa dia bikin pada waktu itu? Kasih tahu mereka semua, orang yang besar ngomong, apa yang dia lakukan saat konflik itu?" ujar JK.
JK juga mengungkapkan adanya rencana sejumlah pihak yang ingin melakukan aksi unjuk rasa untuk membela dirinya. Namun, ia mengaku telah meminta agar aksi tersebut dibatalkan.
"Orang-orang mau demo, saya bilang jangan. Di Makassar mau demo besar-besaran, saya larang," kata dia.
Meski demikian, JK menegaskan tidak bisa menghalangi masyarakat yang ingin melaporkan pihak-pihak yang dianggap menyebarkan fitnah terhadap dirinya.
Ia menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada mekanisme hukum.
"Secara hukum, kami serahkan pada tim hukum, serahkan ke masyarakat. Banyak masyarakat yang mau melaporkan," ujarnya.
MEDAN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) memperluas upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tinda
HUKUM DAN KRIMINAL
LHOKSEUMAWE Wali Kota Lhokseumawe Sayuti Abu Bakar menyatakan dukungan terhadap percepatan penyusunan Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR). R
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp77 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. An
EKONOMI
MEDAN Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap mengapresiasi pelaksanaan Lomba Domino Medali Ade Jona Prasetyo di Jalan Mangaan I, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung atau Kejagung membantah dalil mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang me
HUKUM DAN KRIMINAL
YOGYAKARTA Masyarakat yang tercatat dalam desil 9 atau 10 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tentu merasa memiliki k
EKONOMI
MEDAN Kepala Dusun (Kadus) IV Kesatuan Harapan Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sugimin, dituntut enam tahun penjara dalam
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Perum Bulog Cabang Medan mulai menyalurkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahap kedua untuk alokasi JuliSeptember
EKONOMI
MAUMERE Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta maaf kepada warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), j
NASIONAL
JAKARTA Hutan hujan tropis Indonesia dan Malaysia, termasuk kawasan hutan serta gambut di Kalimantan, pada dasarnya bukan ekosistem yang
PERISTIWA