JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menegaskan bahwa pesawat militer asing tidak diperbolehkan melintas bebas di wilayah udara Indonesia tanpa izin resmi. Ia menekankan bahwa ketentuan tersebut merupakan bagian dari prinsip kedaulatan negara yang wajib dihormati.
Pernyataan itu disampaikan Dudung menanggapi isu wacana pemberian izin terbang menyeluruh (blanket overflight clearance) bagi pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia.
"Ya, itu sudah hukum internasional, tidak boleh," kata Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Dudung menegaskan, setiap aktivitas pesawat militer asing yang melintasi ruang udara Indonesia wajib mendapatkan persetujuan pemerintah sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, hal tersebut berkaitan langsung dengan kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar dalam bentuk apa pun, termasuk dalam kerja sama pertahanan internasional.
Ia juga menyampaikan akan segera membahas isu tersebut lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan langsung terkait sikap Indonesia.
"Beliau saya rasa lebih paham tentang itu, nanti saya akan berbicara dengan beliau," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa usulan terkait izin lintas pesawat militer asing, termasuk dari Amerika Serikat, masih dalam tahap kajian internal pemerintah.
Kemhan menegaskan bahwa usulan tersebut tidak bersifat mengikat dan masih memerlukan pembahasan lanjutan melalui mekanisme teknis nasional serta mempertimbangkan kepentingan strategis Indonesia.
Pemerintah menekankan bahwa setiap kebijakan terkait ruang udara nasional tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan perlindungan kedaulatan negara.*
(in/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
