JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan bahwa keberadaan kapal milik Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka tidak akan mengganggu prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia.
Menurut Utut, Selat Malaka merupakan jalur pelayaran internasional yang terbuka dan dapat dilalui oleh berbagai negara selama tidak dalam kondisi konflik bersenjata.
"Apakah ini nanti potensi mengganggu sikap kita yang bebas dan aktif? Saya rasa pasti tidak," ujar Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki hubungan baik dengan berbagai negara, termasuk negara-negara Barat, sejak lama. Bahkan, keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak mengubah prinsip tersebut.
Utut mengibaratkan posisi Indonesia seperti konsep yang pernah disampaikan oleh Mohammad Hatta, yakni "mendayung di antara dua karang", yang berarti menjaga keseimbangan di tengah dinamika geopolitik global.
Selain itu, ia memastikan tidak ada kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terkait penggunaan bebas wilayah udara nasional. Hal ini, kata dia, telah dikonfirmasi langsung kepada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Utut juga menegaskan bahwa tidak ada kerja sama aliansi militer antara kedua negara dalam konteks tersebut. Kedaulatan wilayah udara Indonesia tetap sepenuhnya berada di tangan negara.
"Tidak ada di sini yang sifatnya bahwa kedaulatan kita sudah diberikan kepada United States, utamanya udara kita," tegasnya.
Ia menambahkan, setiap aktivitas militer asing yang melintasi wilayah udara Indonesia tetap harus melalui prosedur dan pemberitahuan kepada otoritas terkait, seperti Kementerian Pertahanan dan TNI AU.
Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa prinsip kedaulatan negara tetap terjaga di tengah lalu lintas internasional yang tinggi, khususnya di kawasan strategis seperti Selat Malaka.*
(an/dh)
JAKARTA Pemerintah Indonesia menargetkan capaian investasi hingga Rp 13.000 triliun dalam periode 20252029. Target besar tersebut dib
EKONOMI
BINJAI Pemuda asal Kota Binjai, Sumatera Utara, Ardiansyah, yang sebelumnya sempat ditahan oleh pihak imigrasi di Phnom Penh, Kamboja, a
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita logam mulia, valuta asing, hingga uang tunai senilai sekitar Rp 2 miliar dari hasil p
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari str
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut diseb
EKONOMI
JAKARTA Kenaikan harga plastik mulai menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi industri makanan dan minuman yang selama ini bergantung
EKONOMI
LUBUK PAKAM Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Deli Serdang menyepakati 17 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembahasan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam revisi
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (21/4/2026) sor
EKONOMI
JAKARTA Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook, Ibrahim Arief (Ibam), mengaku heran atas tuntutan 15 tahun p
HUKUM DAN KRIMINAL
