JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait sorotan publik atas anggaran teknologi informasi (IT) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut mencapai Rp1,2 triliun.
Dadan menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN) serta layanan managed service perangkat berbasis Internet of Things (IoT).
"Penggunaan anggaran dilakukan dengan pengawasan ketat dan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku," ujar Dadan dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026).Baca Juga:
Ia menegaskan keterlibatan Perum Peruri dalam proyek ini merupakan bagian dari langkah strategis negara. Menurutnya, Peruri kini telah bertransformasi menjadi perusahaan teknologi dengan sistem keamanan tinggi.
Selain itu, keterlibatan Peruri juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 yang menetapkan peran perusahaan tersebut sebagai GovTech Indonesia.
Dadan memastikan seluruh proses kerja sama dilakukan secara transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).
"Tidak ada celah penyimpangan karena ini menyangkut kedaulatan data gizi masyarakat Indonesia," tegasnya.
Lebih lanjut, ia merinci alokasi anggaran tersebut difokuskan pada dua kebutuhan utama. Pertama, pengembangan aplikasi SIPGN dengan nilai sekitar Rp550 miliar. Kedua, penyediaan layanan managed service perangkat IoT senilai kurang lebih Rp199 miliar.
Menurut Dadan, sistem ini nantinya akan memungkinkan pemantauan distribusi gizi secara real-time sehingga program MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran.
"BGN berkomitmen agar sistem SIPGN dan layanan IoT ini dapat segera beroperasi maksimal untuk memastikan distribusi gizi tepat sasaran," ujarnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas generasi mendatang.*
(tm/dh)
JAKARTA Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia, Ace Hasan Syadzily, membawa sebanyak 110 peserta program Pen
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi UndangUndang Pemilu d
POLITIK
MEDAN Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Ke
PEMERINTAHAN
MEDAN Mantan Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatera Utara, Japorman Saragih, mengajak seluruh kader dan fungsio
POLITIK
JAKARTA Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perubahan lanskap dunia kerja menuntut tenaga kerja memiliki komp
NASIONAL
ASAHAN Suasana haru, khidmat, dan penuh kebanggaan menyelimuti prosesi Wisuda Sarjana Angkatan keXXXV Institut Agama Islam Daar AlUluu
PENDIDIKAN
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku menegaskan komitmennya dalam mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyoroti secara tegas wacana pemekaran wilayah yang mencuat, khususnya yan
PEMERINTAHAN
JAKARTA Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriatna menegaskan bahwa perkara korupsi pembuatan website desa di
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa pada 21 April 2026 di gedung DPRD Kaliman
PERISTIWA
