Momen Gibran Terkejut Saat Warga Bireuen Kompak Jawab Belum Terima Bantuan
BIREUEN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Jembatan Krueng Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, A
NASIONAL
JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu diambil alih oleh pemerintah.
Langkah ini dinilai dapat meminimalkan tarik-menarik kepentingan antarpartai politik sejak tahap awal penyusunan regulasi.
Saleh menyebut, luasnya materi yang diatur dalam RUU Pemilu serta keterbatasan waktu pembahasan menjadi alasan penting agar pemerintah memimpin inisiatif tersebut.Baca Juga:
Menurut dia, pendekatan itu dapat membuat proses awal lebih netral dan terarah.
"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan," kata Saleh, Kamis, 23 April 2026.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan antarpartai tetap bisa diakomodasi dalam tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Dengan demikian, ruang kompromi politik tetap terbuka tanpa menghambat proses sejak awal.
Saleh juga menilai secara historis, RUU Pemilu kerap berasal dari inisiatif pemerintah.
Karena itu, ia mendorong agar mekanisme serupa kembali diterapkan guna mempercepat pembahasan di parlemen, khususnya melalui Badan Legislasi DPR.
Menurut dia, RUU Pemilu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Kualitas regulasi ini akan sangat menentukan apakah pemilu berjalan adil dan demokratis.
"Adil atau tidaknya pelaksanaan pemilu dimulai dari sejauh mana RUU Pemilu disusun," ujarnya.
BIREUEN Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pembangunan Jembatan Krueng Tingkem di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, A
NASIONAL
DENDANG Kapolsek Dendang menggelar kegiatan silaturahmi bersama insan pers sebagai upaya memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian
NASIONAL
JAKARTA Polisi menyelidiki temuan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu ruangan yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara mencatat batas minimum pengeluaran rumah tangga agar tidak masuk kategori miskin mencap
EKONOMI
BINJAI Perusahaan Daerah (PD) Aneka Industri dan Jasa (AIJ) Provinsi Sumatera Utara kembali mengamankan aset milik Pemerintah Provinsi S
PEMERINTAHAN
DELI SERDANG Staf Ahli I Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara, Titiek Sugiharti, mengajak para
PEMERINTAHAN
MEDAN Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Tengah menetapkan pria asal Medan, Dhayalen alias Roberto, sebagai tersangka dalam perkara dug
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi para peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, J
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Su
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meluruskan informasi yang beredar mengenai pembukaan 13 ribu dapur Program Makan Berg
NASIONAL