PAN Usul RUU Pemilu Diambil Alih Pemerintah, Hindari Tarik Ulur Parpol

JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, mengusulkan agar pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu diambil alih oleh pemerintah.

Langkah ini dinilai dapat meminimalkan tarik-menarik kepentingan antarpartai politik sejak tahap awal penyusunan regulasi.

Saleh menyebut, luasnya materi yang diatur dalam RUU Pemilu serta keterbatasan waktu pembahasan menjadi alasan penting agar pemerintah memimpin inisiatif tersebut.

Baca Juga:

• Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027

Menurut dia, pendekatan itu dapat membuat proses awal lebih netral dan terarah.

"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan," kata Saleh, Kamis, 23 April 2026.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan antarpartai tetap bisa diakomodasi dalam tahap pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Dengan demikian, ruang kompromi politik tetap terbuka tanpa menghambat proses sejak awal.

Saleh juga menilai secara historis, RUU Pemilu kerap berasal dari inisiatif pemerintah.

Karena itu, ia mendorong agar mekanisme serupa kembali diterapkan guna mempercepat pembahasan di parlemen, khususnya melalui Badan Legislasi DPR.

Menurut dia, RUU Pemilu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Kualitas regulasi ini akan sangat menentukan apakah pemilu berjalan adil dan demokratis.

"Adil atau tidaknya pelaksanaan pemilu dimulai dari sejauh mana RUU Pemilu disusun," ujarnya.

Meski demikian, Saleh mengakui bahwa pembahasan regulasi tersebut tidak mudah.

Setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing, mulai dari sistem pemilu, pembentukan penyelenggara, hingga mekanisme penghitungan suara.

Di sisi lain, komunikasi informal lintas partai, kata dia, sudah mulai dilakukan. Namun pembahasan tersebut masih berada pada tahap awal untuk memetakan isu-isu krusial.

Ia juga menekankan pentingnya pelibatan publik secara luas dalam penyusunan RUU Pemilu.

Keterlibatan akademisi, tokoh agama, hingga organisasi masyarakat dinilai penting untuk memastikan proses berjalan transparan dan partisipatif.

"Semua harus dilibatkan. Ini yang disebut meaningful participation," kata Saleh.

Sementara itu, pembahasan awal RUU Pemilu di DPR masih menghadapi kendala teknis.

Rapat internal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang dijadwalkan membahas draf awal sempat dibatalkan karena dokumen belum siap.*

(km/ad)

Bupati Batu Bara Hadiri Pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Utara Tahun 2027

Eks Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih Ajak Kader Turun ke Rakyat, Ingatkan Pesan “Jas Merah”

110 Sarjana Baru Lahir! Bupati Asahan Dorong IAIDU Naik Level Jadi Universitas

Santai Usai Demo Ricuh, Respons Rudy Mas'ud dan Istrinya Bikin Publik Geram!

Camat Kuala Jambi Hadiri Musdes Ketahanan Pangan di Manunggal Makmur, Tekankan Sinergi Pemerintah dan Warga

KI Babel Gelar Sidang Sengketa Informasi, Soroti Lemahnya Keterbukaan Badan Publik