Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah Mengemuka, Ganjar Buka Suara

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menanggapi usulan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.

Ganjar menilai berbagai usulan terkait sistem pemilu dan pilkada perlu dibahas secara menyeluruh melalui panitia khusus (pansus).

Menurut Ganjar, pembahasan mengenai sistem politik tidak bisa dilakukan secara terpisah karena banyak aspek yang saling berkaitan.

Baca Juga:

• Terungkap! Ada Penerima MBG yang Tercatat Dua Kali, BGN Mulai Bersihkan Data

"Sebaiknya segera dibentuk pansus, agar pembahasan semua isu dan usulan dibahas secara komprehensif," kata Ganjar kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Ganjar menyebut terdapat banyak isu yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan sistem pemilu.

Salah satunya terkait sistem pemilu nasional dan lokal, termasuk kodifikasi undang-undang politik, desain pemilu, hingga pengaturan jadwal Pemilu dan pilkada yang digelar secara serentak.

Untuk pemilihan presiden, Ganjar menilai pembahasan perlu mencakup aturan mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden.

Sementara untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, sejumlah hal yang perlu dikaji antara lain parliamentary threshold, penataan daerah pemilihan (dapil), jumlah alokasi kursi, hingga metode penghitungan suara menjadi kursi.

"Pilkada, sistem pilkada (langsung atau alternatif lain), ambang batas pencalonan kepala daerah, persyaratan calon perseorangan, penjadwalan pilkada," ujarnya.

Selain sistem pemilihan, Ganjar juga menyoroti pentingnya penguatan lembaga penyelenggara pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Menurut dia, pembahasan juga perlu mencakup mekanisme rekrutmen penyelenggara pemilu, penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu.

Ganjar menilai persoalan integritas pemilu juga menjadi bagian penting yang harus dibahas, termasuk praktik politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN).

Terungkap! Ada Penerima MBG yang Tercatat Dua Kali, BGN Mulai Bersihkan Data

Momen Gibran Terkejut Saat Warga Bireuen Kompak Jawab Belum Terima Bantuan

BPS Sumut: Pengeluaran Rumah Tangga di Bawah Rp3,9 Juta per Bulan Masuk Kategori Miskin

PD AIJ Sumut Tertibkan Lima Rumah Dinas Eks Bioskop Ria di Binjai untuk Optimalisasi Aset Daerah

BRIN Pamer Robot hingga Kendaraan Listrik Otonom di Hadapan Prabowo, Istana: Indonesia Mampu Jawab Kebutuhan Strategis Bangsa

Prabowo Panggil Pimpinan TNI ke Istana, Ini Program Strategis yang Dibahas