Data Dukcapil Bongkar Fakta Unik: 190 Orang Bernama Uzumaki, Cancer Jadi Zodiak Terbanyak
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti sejumlah celah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi memicu masalah akuntabilitas hingga tindak pidana korupsi.
Program prioritas nasional ini dinilai memiliki skala besar, namun belum didukung sistem tata kelola dan pengawasan yang memadai.
Program MBG sendiri telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 (RPJMN) serta menjadi bagian dari Quick Wins pemerintah.Baca Juga:
Anggaran program ini juga mengalami lonjakan signifikan, dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun.
Namun, berdasarkan kajian Direktorat Monitoring KPK tahun 2025, besarnya anggaran tersebut belum diimbangi dengan kerangka regulasi yang kuat.
KPK menilai regulasi pelaksanaan MBG masih belum mengatur secara komprehensif aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
"Kami melihat ada potensi risiko dalam rantai pelaksanaan, terutama jika menggunakan mekanisme Bantuan Pemerintah (Banper) yang dapat memperpanjang birokrasi dan membuka peluang rente," demikian pernyataan KPK, Minggu, 19 April 2026.
KPK juga menyoroti pendekatan yang terlalu sentralistik melalui peran dominan Badan Gizi Nasional (BGN).
Model ini dinilai berpotensi meminggirkan peran pemerintah daerah serta melemahkan mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam penentuan mitra, lokasi dapur, hingga distribusi program.
Selain itu, lembaga antirasuah menemukan tingginya potensi konflik kepentingan dalam penentuan mitra dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal ini dipicu oleh kewenangan yang terpusat serta belum jelasnya standar operasional prosedur (SOP).
Dalam aspek transparansi, KPK menilai proses verifikasi dan validasi mitra yayasan, penentuan lokasi dapur, hingga pelaporan keuangan masih lemah.
JAKARTA Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mengungkap sejumlah fakta unik dari da
NASIONAL
KARO Aktivitas vulkanik Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali mengalami peningkatan. Meski status gunung api terseb
PERISTIWA
MEDAN Kepolisian masih menyelidiki penyebab meninggalnya seorang perempuan berinisial L (35), mantan istri anggota Polri berinisial Brig
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengapresiasi komitmen Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kh
PEMERINTAHAN
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap menjalankan arahan Menteri Dalam Negeri
PEMERINTAHAN
MEDAN Sebuah video yang memperlihatkan kondisi bangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Dusun Padang Nabidang, Desa Pematang, Kabupaten Lab
PENDIDIKAN
MAKASSAR Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para kepala daerah agar tidak hanya bergantun
NASIONAL
BINJAI Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kota Binjai menyalurkan bantuan berupa donasi uang tunai d
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara, dituntut h
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH TAMIANG Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR Sumatera) akan mengawal usulan perc
NASIONAL