Pemerintah Tetapkan Kriteria Penerima Program Bedah Rumah BSPS, Ini Syarat Lengkapnya
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menduga terdapat upaya sistematis untuk membentuk persepsi negatif terhadap pemerintah di balik pelaporan sejumlah akademisi ke kepolisian.
Ia menilai, gelombang laporan tersebut berpotensi memunculkan anggapan bahwa pemerintah anti kritik dan anti demokrasi.
"Karena saya menangkap kesan ada skenario, pemolisian sesama warga negara ini untuk memojokkan atau men-downgrade pemerintahan Prabowo seakan-akan anti kritik, anti demokrasi," ujar Pigai dalam keterangan tertulis, Sabtu, 18 April 2026.Baca Juga:
Pigai menegaskan, dalam pandangannya, kondisi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia saat ini justru berada dalam kondisi baik.
Ia menyebut Indonesia tengah berada pada fase "surplus demokrasi".
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul pelaporan terhadap sejumlah akademisi dan pengamat, termasuk pakar hukum tata negara Feri Amsari dan akademisi Ubedilah Badrun, yang belakangan dipersoalkan atas kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah.
Pigai menilai kritik yang disampaikan keduanya masih berada dalam koridor kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi.
Ia menegaskan bahwa opini yang berisi kritik terhadap kebijakan publik tidak dapat dipidana.
"Opini atau pendapat yang berisi kritik terhadap suatu kebijakan merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, sehingga tidak dapat dipidana atau dipenjarakan," kata dia.
Menurut Pigai, kritik seharusnya dijawab dengan data, fakta, dan argumentasi yang kredibel, bukan dengan pelaporan ke aparat penegak hukum.
Ia juga menyebut tidak semua kritik perlu ditanggapi, terlebih jika berasal dari pihak yang dianggap tidak memiliki kompetensi teknis pada bidang tertentu.
Dalam pandangannya, proses hukum baru dapat ditempuh apabila kritik mengandung unsur penghasutan, makar, atau serangan terhadap identitas berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan.
JAKARTA Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ata
NASIONAL
JAKARTA PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja positif Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang pekan perdagangan 1317 Apri
EKONOMI
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla atau JK mempertanyakan mengapa isu ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo menjadi persoalan yang
POLITIK
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyebut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu rujuk
NASIONAL
JAKARTA Polemik sengketa lahan di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, kembali memanas setelah kedua pihak yang berkonflik samasama mengkl
NASIONAL
JAKARTA TNI Angkatan Laut (TNI AL) membenarkan adanya pergerakan kapal perang Amerika Serikat di kawasan Selat Malaka yang sebelumnya rama
NASIONAL
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan sejumlah program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam pertemuan dengan Komando
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada para Ketua DPRD seIndonesia dalam kegiatan retret yang digelar di Akademi
NASIONAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk segera menuntaskan penyelesaian kasus yang menimpa nas
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar partai politik wajib melaporkan kegiatan pendidikan politik yang didanai dari bantu
POLITIK