Pigai Duga Ada Skenario di Balik Pelaporan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun ke Polisi: Seakan Pemerintah Prabowo Anti Kritik

"Pernyataan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun masih berada dalam koridor kritik umum terhadap kebijakan publik," ujarnya.

Pigai menambahkan, dalam sistem demokrasi, masyarakat merupakan pemegang hak, sementara pemerintah berkewajiban merespons dan memenuhi hak tersebut.

Karena itu, kritik publik dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial.

Ia juga mengimbau agar ruang diskursus publik tetap dijaga agar tetap sehat dan tidak mengalami eskalasi ke ranah hukum pidana.

"Indonesia saat ini berada dalam fase demokrasi yang semakin matang," kata Pigai.

Sebelumnya, sejumlah akademisi dan peneliti politik dilaporkan ke kepolisian atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan.

Laporan terhadap Feri Amsari diajukan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Tani Merdeka Indonesia dan seorang warga berinisial RMN terkait kritik dalam isu swasembada pangan.

Sementara itu, Ubedilah Badrun juga dilaporkan atas pernyataannya dalam sebuah podcast yang dinilai menyinggung pejabat negara.

Laporan tersebut diajukan oleh Koordinator Pemuda Garda Nusantara.

Kedua kasus itu memicu perdebatan publik mengenai batas antara kritik, kebebasan berpendapat, dan kriminalisasi opini di ruang demokrasi.*

(km/ad)

Hasto Kristiyanto: Kita Kritik Pemerintah, Karena Cinta dan Sayang Tanah Air

Feri Amsari dan Ubedilah Dilaporkan ke Polisi, Menteri HAM Natalius Pigai: Kritik ke Pemerintah Tidak Bisa Dipidana

Mahyaruddin Salim Pimpin Takziah ke Rumah Duka Istri Eks Wali Kota Tanjungbalai, Sampaikan Duka Mendalam

Kahiyang Ayu Tekankan Peran UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi, Dorong Tembus Pasar Nasional dan Ekspor

Payabakung United Juara Liga 4 Sumut Usai Tundukkan PS Kwarta Lewat Adu Penalti, Wagub Surya Serahkan Trofi

Natalius Pigai Curigai Ada Skenario Politik di Balik Ramainya Pelaporan Akademisi Feri Amsari dan Ubedilah Badrun