Sidang Waterfront City Samosir, Saksi Mengaku Tak Tahu Ada Aliran Dana ke PPK
MEDAN Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pej
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA - Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah agar memenuhi standar layak huni.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan BSPS menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam sektor perumahan.Baca Juga:
Program ini, kata dia, dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih layak dan sehat.
Adapun kriteria penerima BSPS mencakup masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya memiliki satu rumah dalam kondisi tidak layak huni.
Penerima juga harus memiliki alas hak atas tanah atau bangunan yang ditempati, meski tidak harus berupa sertifikat resmi.
Selain itu, penerima bantuan harus berasal dari kelompok masyarakat desil 4 ke bawah berdasarkan data kesejahteraan.
Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pemerintah saat ini juga melakukan verifikasi teknis di lapangan untuk memastikan kelayakan penerima bantuan.
"Tahun ini target BSPS meningkat hingga delapan kali lipat menjadi 400.000 unit. Kami juga melakukan penyempurnaan regulasi serta verifikasi teknis secara paralel," ujar Fitrah.
Peningkatan target tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin Menteri PKP bersama sejumlah pejabat terkait, termasuk Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Pemerintah menargetkan percepatan pelaksanaan program agar dapat menjangkau lebih banyak rumah tidak layak huni di berbagai daerah.
MEDAN Saksi dalam perkara dugaan korupsi proyek Waterfront City Kabupaten Samosir mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana kepada Pej
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Keluarga Febiola Br Febiola BrPurba, salah satu korban yang diduga mengalami keracunan setelah mengikuti program Makan Bergizi Grat
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional bergerak beragam pada Selasa, 8 September 2026. Kenaikan harga masih mendominas
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah tengah membangun sistem digitalisasi perlindungan sosial untuk membuat penyaluran bantuan sosial atau bansos lebih te
EKONOMI
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini lebih demokratis dibandingkan peme
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mempersilakan kepolisian memeriksa pegawainya, Febrio Adiono, sebagai saksi dalam perkara yang berkai
HUKUM DAN KRIMINAL
SERANG Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali mengalami erupsi pada Selasa, 8 September 2026. Erupsi terjadi pada pukul 05
PERISTIWA
MEDAN Pemerintah Kota Medan terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur hingga ke lingkungan permukiman warga. Salah satu upaya
PEMERINTAHAN
OlehNicholas Martua SiagianTERDENGAR ada harapan baru setelah aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). DPR RI berjanji akan mengesahkan
OPINI
ACEH BESAR Warga Lorong Blang Bundi, Dusun Lam Lumpu Cot, Gampong Lam Lumpu, Kecamatan Pekan Bada, Kabupaten Aceh Besar, mengapresiasi t
NASIONAL