Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan tidak setuju dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Pandangan tersebut berbeda dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menilai hukuman mati dapat menjadi salah satu upaya untuk memberantas korupsi.
Perbedaan pandangan itu muncul dalam sebuah forum diskusi yang mempertemukan Rocky Gerung dengan perwakilan AMPB. Keduanya menyampaikan argumen masing-masing mengenai bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi.
Rocky mengatakan dirinya berpegang pada prinsip bahwa hukuman mati tidak semestinya diterapkan di Indonesia. Menurutnya, terdapat kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan yang dapat berakibat fatal apabila hukuman mati telah dijatuhkan.Baca Juga:
"Prinsip kita di Indonesia enggak boleh ada hukuman mati," ujar Rocky Gerung dalam forum tersebut, dikutip Kamis (3/9/2026).
Rocky kemudian menyoroti kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses hukum. Dia menilai risiko kesalahan putusan menjadi salah satu alasan hukuman mati perlu dipertimbangkan secara serius.
"Itu artinya Anda tidak diadili, karena ada kemungkinan salah hukum. Kesalahan di pengadilan itu 0,000 persen," tambahnya.
Pernyataan Rocky tersebut kemudian mendapat tanggapan dari perwakilan AMPB. Mereka memiliki pandangan berbeda mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku korupsi.
AMPB berpendapat hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati, dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Bagi mereka, pemberantasan korupsi membutuhkan sanksi yang tegas.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai seberapa berat hukuman yang layak diberikan kepada pelaku korupsi dan sejauh mana hukuman mati efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Dalam diskusi itu, masing-masing pihak mempertahankan sudut pandangnya. Rocky lebih menekankan prinsip hukum serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan.
Sementara perwakilan AMPB menitikberatkan pada kebutuhan memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi sebagai bagian dari upaya menciptakan efek jera.
Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor memang kerap memunculkan pro dan kontra. Pendukung hukuman berat menilai korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar sehingga diperlukan sanksi yang tegas.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK