Supris Resmi Bergabung, Koti Pemuda Pancasila Sumut Gelar Syukuran dan Santuni Puluhan Anak Yatim
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
JAKARTA - Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan tidak setuju dengan penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Pandangan tersebut berbeda dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menilai hukuman mati dapat menjadi salah satu upaya untuk memberantas korupsi.
Perbedaan pandangan itu muncul dalam sebuah forum diskusi yang mempertemukan Rocky Gerung dengan perwakilan AMPB. Keduanya menyampaikan argumen masing-masing mengenai bentuk hukuman yang tepat bagi pelaku korupsi.
Rocky mengatakan dirinya berpegang pada prinsip bahwa hukuman mati tidak semestinya diterapkan di Indonesia. Menurutnya, terdapat kemungkinan kesalahan dalam proses peradilan yang dapat berakibat fatal apabila hukuman mati telah dijatuhkan.Baca Juga:
"Prinsip kita di Indonesia enggak boleh ada hukuman mati," ujar Rocky Gerung dalam forum tersebut, dikutip Kamis (3/9/2026).
Rocky kemudian menyoroti kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam proses hukum. Dia menilai risiko kesalahan putusan menjadi salah satu alasan hukuman mati perlu dipertimbangkan secara serius.
"Itu artinya Anda tidak diadili, karena ada kemungkinan salah hukum. Kesalahan di pengadilan itu 0,000 persen," tambahnya.
Pernyataan Rocky tersebut kemudian mendapat tanggapan dari perwakilan AMPB. Mereka memiliki pandangan berbeda mengenai pemberian hukuman terhadap pelaku korupsi.
AMPB berpendapat hukuman yang sangat berat, termasuk hukuman mati, dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Bagi mereka, pemberantasan korupsi membutuhkan sanksi yang tegas.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai seberapa berat hukuman yang layak diberikan kepada pelaku korupsi dan sejauh mana hukuman mati efektif dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Dalam diskusi itu, masing-masing pihak mempertahankan sudut pandangnya. Rocky lebih menekankan prinsip hukum serta kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses peradilan.
Sementara perwakilan AMPB menitikberatkan pada kebutuhan memberikan hukuman berat kepada pelaku korupsi sebagai bagian dari upaya menciptakan efek jera.
Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor memang kerap memunculkan pro dan kontra. Pendukung hukuman berat menilai korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian besar sehingga diperlukan sanksi yang tegas.
BINJAI Bergabungnya Supris sebagai bagian dari Komando Inti Mahatidana (Koti) Pemuda Pancasila Sumatera Utara ditandai dengan kegiatan s
NASIONAL
DELI SERDANG Dugaan keracunan setelah sejumlah siswa SMAN 1 Lubukpakam mengalami sakit perut usai mengonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG)
PERISTIWA
JAKARTA Kredit Usaha Rakyat (KUR) BSI 2026 menjadi salah satu pilihan pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yan
EKONOMI
OlehMargarito KamisINDONESIA harus diakui, mengambil rute organik yang berbeda dengan premis dasar liberalisme dan kapitalisme, dua kembara
OPINI
JAKARTA Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang terbakar akibat kebakaran hutan dan lahan (k
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan hujan deras menjadi salah satu cara efektif untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengkritik putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menghapus pidana tambahan berup
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang meninjau pembangunan gedung kantor dinas di kawasan Pe
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulat
EKONOMI
JAKARTA Polri mencatat sebanyak 112 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terduga dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lah
HUKUM DAN KRIMINAL