Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemajuan suatu negara.
Menurut Zulhas, negara tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
"Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu, Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan," kata Zulhas di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.Baca Juga:
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat meluncurkan buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul yang ditulis bersama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.
Zulhas mengatakan persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan di meja makan.
Menurut dia, sektor pangan juga menyangkut kehidupan petani, nelayan, dan peternak sebagai produsen pangan.
Buku tersebut, kata Zulhas, ditulis untuk membuat persoalan pangan yang kompleks lebih mudah dipahami masyarakat.
Pembahasannya mencakup kebijakan pangan, kedaulatan pangan, hingga kaitannya dengan masa depan bangsa.
"Tidak hanya makan itu sekadar nasi di piring, lauk di piring. Tapi kita akan mulai memahami betapa penting soal makan. Karena itu akan menyangkut soal kedaulatan, peradaban kita, masa depan kita," ujarnya.
Dalam perkembangan kebijakan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.
Delapan komoditas tersebut adalah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.
Pemerintah masih menargetkan swasembada pada sejumlah komoditas lainnya.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK