Zulhas: Tak Ada Negara Maju Tanpa Swasembada

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan swasembada pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan dan kemajuan suatu negara.

Menurut Zulhas, negara tidak akan bisa maju apabila tidak memiliki kemampuan mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Tidak ada negara yang maju tanpa swasembada. Oleh karena itu, Pak Prabowo mengatakan swasembada itu kehormatan," kata Zulhas di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Baca Juga:

• Kurir Online Tunadaksa di Medan Kaget Masuk Desil 6-10: Motor Pinjaman, Tinggal Menumpang

Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat meluncurkan buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul yang ditulis bersama Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Zulhas mengatakan persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan makanan di meja makan.

Menurut dia, sektor pangan juga menyangkut kehidupan petani, nelayan, dan peternak sebagai produsen pangan.

Buku tersebut, kata Zulhas, ditulis untuk membuat persoalan pangan yang kompleks lebih mudah dipahami masyarakat.

Pembahasannya mencakup kebijakan pangan, kedaulatan pangan, hingga kaitannya dengan masa depan bangsa.

"Tidak hanya makan itu sekadar nasi di piring, lauk di piring. Tapi kita akan mulai memahami betapa penting soal makan. Karena itu akan menyangkut soal kedaulatan, peradaban kita, masa depan kita," ujarnya.

Dalam perkembangan kebijakan pangan nasional, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan.

Delapan komoditas tersebut adalah beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pemerintah masih menargetkan swasembada pada sejumlah komoditas lainnya.

Prabowo menyebut swasembada bawang putih ditargetkan dapat dicapai dalam tiga tahun.

Sementara swasembada daging sapi dan kerbau ditargetkan tercapai dalam lima hingga enam tahun.

Zulhas menekankan bahwa swasembada pangan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi.

Pemerintah juga perlu memperkuat kesejahteraan para produsen pangan.

Mereka antara lain petani, nelayan, dan peternak yang berada di sisi produksi dalam rantai pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19.

Angka tersebut meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026.

Pada periode yang sama, Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat 0,50 persen, dari 108,49 pada Juli menjadi 109,04 pada Agustus 2026.

Kenaikan NTN antara lain dipengaruhi sejumlah komoditas hasil tangkapan, seperti tongkol, kembung, udang laut, dan teri.

Menurut Zulhas, penguatan kesejahteraan nelayan penting dilakukan karena mereka masih menghadapi persoalan daya tawar ketika menjual hasil tangkapan.

"Nelayan itu karena dia tidak punya daya tawar, tidak punya pendukung, dia serajin apa pun kalau dapat ikan dia tidak punya daya tawar, tetap ditawarnya rendah, harganya murah, kalau nggak ikannya busuk," ujar Zulhas.

Untuk memperkuat sektor perikanan, pemerintah menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Hingga Agustus 2026, sebanyak 100 kampung nelayan telah dibangun.

Pemerintah menargetkan 1.386 kampung nelayan dapat berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026.

Program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat kehidupan masyarakat nelayan sekaligus meningkatkan posisi mereka dalam rantai produksi pangan nasional.

Dirgayuza Setiawan mengatakan penulisan buku Pangan Indonesia: Dari Piring Sehat ke Manusia Unggul salah satunya terinspirasi pidato Presiden pertama RI Soekarno mengenai produksi pangan dan swasembada.

"Jadi saya terinspirasi bersama Pak Zul menulis ini setelah membaca secara lengkap pidato Presiden Soekarno saat membuka Kampus UI Cabang Bogor, yaitu IPB sekarang," kata Dirgayuza.

Menurut dia, pemikiran Soekarno tersebut menunjukkan adanya hubungan erat antara konsumsi dan produksi pangan.

"Pidato itu sangat kuat matematikanya karena Presiden Soekarno merasa ujungnya matematik. Berapa yang kita konsumsi itu menentukan berapa yang harus kita produksi," katanya pula.

Dirgayuza mengatakan pendekatan tersebut menjadi salah satu pijakan dalam pembahasan buku.

Persoalan pangan tidak hanya dilihat dari jumlah produksi, tetapi juga dari makanan yang dikonsumsi masyarakat serta asal-usulnya.

Zulhas berharap pembahasan mengenai pangan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa kemandirian pangan bukan hanya soal kecukupan makanan.

Menurut dia, swasembada juga berkaitan dengan kesejahteraan petani, nelayan, dan peternak, sekaligus menyangkut kedaulatan serta masa depan Indonesia.* (km/ad)

Kurir Online Tunadaksa di Medan Kaget Masuk Desil 6-10: Motor Pinjaman, Tinggal Menumpang

Korupsi Smartboard Langkat, Dirut PT Bismacindo Perkasa Dituntut 13 Tahun dan Uang Pengganti Rp26 Miliar

Tak Mau Cuma Jadi Tuan Rumah, Sumut Manfaatkan Forum IMT-GT ke-32 untuk Genjot Promosi Pariwisata

Erupsi Gunung Sinabung Berdampak ke 1.832 Hektare Lahan Pertanian Karo, Ini Komoditas yang Terdampak

Wali Kota Tanjungbalai Apresiasi Transformasi HKBP, Dorong Penguatan Iman di Tengah Keluarga

Pemko Tanjungbalai Dukung Reforma Agraria, Dorong Penataan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan