Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN — Pemerintah Kota Tanjungbalai menunjukkan komitmennya mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di Sumatera Utara.
Komitmen itu ditunjukkan melalui keikutsertaan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina dalam Rapat Koordinasi Awal Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.
Rakor tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu, 2 September 2026.Baca Juga:
Forum ini menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program Reforma Agraria di wilayah Sumatera Utara.
Muhammad Fadly Abdina hadir mewakili Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Kegiatan tersebut juga diikuti Tim GTRA kabupaten dan kota se-Sumatera Utara, jajaran Kantor Pertanahan, serta sejumlah instansi terkait.
Rakor GTRA menjadi forum untuk menyatukan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program Reforma Agraria tahun anggaran 2026.
Kegiatan diawali dengan laporan penyelenggaraan GTRA Provinsi Sumatera Utara.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan arahan Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengenai kebijakan nasional di bidang penataan agraria.
Selanjutnya, Gubernur Sumatera Utara selaku Ketua Tim GTRA Provinsi Sumatera Utara diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya membuka kegiatan tersebut sekaligus menyampaikan arahan strategis mengenai pelaksanaan program Reforma Agraria pada 2026.
Agenda rakor kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rencana kerja GTRA dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pihak yang terlibat.
Reforma Agraria tidak hanya berkaitan dengan penataan kepemilikan atau legalisasi tanah.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK