BREAKING NEWS
Sabtu, 05 September 2026

Pemko Tanjungbalai Dukung Reforma Agraria, Dorong Penataan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan

Muhammad Taufik - Jumat, 04 September 2026 15:54 WIB
Pemko Tanjungbalai Dukung Reforma Agraria, Dorong Penataan Lahan yang Adil dan Berkelanjutan
Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina dalam Rapat Koordinasi Awal Tim GTRA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu, 2 September 2026. (foto: Pemkot Tanjungbalai)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

Program ini juga mencakup penataan akses agar masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari tanah yang dimiliki atau dikelolanya.

Dalam konteks tersebut, penataan aset dan penataan akses menjadi dua bagian penting dalam pelaksanaan Reforma Agraria.

Penataan aset berkaitan dengan pemberian kepastian hukum dan penataan penguasaan serta kepemilikan tanah.

Sementara penataan akses diarahkan untuk membuka kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan lahan secara produktif.

Bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai, keterlibatan dalam Rakor GTRA Sumatera Utara menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah juga melihat Reforma Agraria sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memastikan pemanfaatan lahan dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

Pelaksanaan Reforma Agraria membutuhkan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, instansi vertikal, dan berbagai pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan pertanahan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan masyarakat di lapangan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus mengantisipasi berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menimbulkan konflik agraria.

Bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan Reforma Agraria berjalan efektif dan tepat sasaran.

Program tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemberian kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Lebih jauh, masyarakat diharapkan memperoleh akses untuk mengembangkan potensi ekonomi dari lahan yang dimiliki atau dikelolanya.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
Wali Kota Tanjungbalai Letakkan Batu Pertama Rehabilitasi RSUD dr Tengku Mansyur Senilai Rp4,77 Miliar
Bupati Batu Bara Dorong Penguatan Satu Data Indonesia untuk Pembangunan Tepat Sasaran
Gunung Sinabung Siaga Level 3, BPBD Sumut Pastikan Pengungsi dan Warga di Zona Merah Ditangani
Wapres Gibran Tinjau Rehabilitasi SMA Negeri 1 Barus, Bobby Nasution Minta Pembangunan Dipercepat
Wakil Wali Kota Medan Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Lumpuh di Tengah Bencana, Sekolah Harus Aman dan Tangguh
Tak Hanya Menunggu, Pemko Medan Dorong BPJS Ketenagakerjaan Jemput Bola ke Masyarakat
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru