Dua Kali Mangkir Kasus HGB, KPK Ungkap Alasan Belum Cegah Menteri Nusron Wahid ke Luar Negeri
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
MEDAN — Seorang kurir online penyandang tunadaksa, Iqbal Marqori (32), mengaku terkejut setelah mengecek status kesejahteraannya melalui portal Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Iqbal tercatat masuk dalam kategori desil 6-10. Kondisi tersebut membuatnya bingung karena ia merasa tidak memiliki aset dan penghasilan yang besar.
Iqbal bahkan mengaku saat ini tinggal menumpang di rumah kontrakan milik adik iparnya.Baca Juga:
Sepeda motor yang digunakannya untuk bekerja sebagai kurir online juga bukan miliknya, melainkan milik adiknya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan warga yang merasa datanya tidak sesuai dapat mengajukan banding sekaligus melakukan pemutakhiran data.
"Kalau yang bersangkutan merasa butuh bantuan, dia harus melakukan pemutakhiran data. Klaster bantuan pemerintah itu kan beragam, misalnya bantuan pangan untuk desil 1–4 dan yang lainnya," ujar Asim, Jumat (4/9/2026).
Asim mengatakan BPS terus mendorong masyarakat di Sumatera Utara agar aktif memperbarui data dalam DTSEN.
Menurut dia, data akan sulit berubah apabila masyarakat tidak bersedia mengikuti proses pendataan dan pemutakhiran yang dilakukan petugas.
"Terimalah petugas BPS yang datang melakukan pemutakhiran data. Semakin menghindar, datanya tidak akan pernah masuk ke dalam peta perlindungan sosial," lanjutnya.
Untuk mengajukan banding, warga perlu menyertakan bukti pendukung.
Salah satunya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani lurah atau kepala desa.
Asim menjelaskan, peringkat desil tidak semata-mata menentukan seseorang kaya atau miskin berdasarkan jumlah pendapatan.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Bad
NASIONAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai polemik mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibra
POLITIK
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra men
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut dua prajurit TNI aktif diduga masuk dalam konstruksi perkara korupsi dana siap pakai
NASIONAL
BINJAI Petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai membersihkan area blok hunian A dan B untuk menjaga kebersihan, kesehatan
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan revitalisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerj
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara (Sumut) bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut menggelar Operasi
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 21.119 pekerja re
PEMERINTAHAN
MEDAN Jadwal Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Utara (Sumut) 2026 berpotensi mundur satu hingga dua pekan dari rencana awal pad
OLAHRAGA
JAKARTA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan penolakan terhadap wacana penghapusan unsur kerugian negara dalam tindak
POLITIK