KPK Tahan Fahd A Rafiq Usai Terjaring OTT BPN Bogor, Jadi Tersangka untuk Ketiga Kalinya
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Kegiatan ini dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Dinas Kominfo Sumut melalui Kepala Bidang Statistik Sektoral, Ika Hardina Lubis, usai menghadiri sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan peluncuran Dashboard Analisis & Laporan Indikator Pencapaian (Dalian) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Medan, Senin, 27 April 2026.Baca Juga:
Ika menyatakan SE2026 menjadi momentum penting untuk memetakan kondisi perekonomian secara menyeluruh di Sumatera Utara.
Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Dinas Kominfo Sumut siap mendukung dari sisi penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang valid agar hasil sensus mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
"Dengan kolaborasi yang kuat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sumut," kata Ika.
Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra menyebut SE2026 akan menyediakan data terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital.
Ia menegaskan BPS kini berperan sebagai pengelola data nasional yang lebih komprehensif.
"Aspek utama yang kita kelola adalah data tunggal ekonomi nasional dan statistik bisnis register yang menjadi basis Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.
Asim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus.
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq setelah politikus Partai Golkar itu terjaring operasi
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita 38 obyek aset berupa tanah dan bangunan dalam perkara dugaan pemerasan dan tindak pidana penc
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menjelaskan tindak pidana asal yang mendasari perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) deng
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan wacana penerapan pemilihan secara e
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti masih adanya penguasaan tanah secara dominan oleh pihak tertentu. Menur
NASIONAL
MEDAN Mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat, Saipul Abdi, mengungkapkan adanya dugaan permintaan dari seorang penyidik kejaksaan saat d
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh turun langsung ke Kabupaten Aceh Singkil untuk mengasistensi pe
NASIONAL
KARO Dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Se
PERISTIWA
HUMBAHAS Polda Sumatera Utara masih mendalami keterlibatan delapan orang yang diamankan terkait penyerangan di Desa Matiti, Kecamatan Do
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Tersangka penganiayaan berinisial RI alias KD (27) yang ditangkap Satreskrim Polres Langkat disebut merupakan adik dari seorang
HUKUM DAN KRIMINAL