Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).
Kegiatan ini dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dukungan tersebut disampaikan Dinas Kominfo Sumut melalui Kepala Bidang Statistik Sektoral, Ika Hardina Lubis, usai menghadiri sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dan peluncuran Dashboard Analisis & Laporan Indikator Pencapaian (Dalian) di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Medan, Senin, 27 April 2026.Baca Juga:
Ika menyatakan SE2026 menjadi momentum penting untuk memetakan kondisi perekonomian secara menyeluruh di Sumatera Utara.
Data yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
"Dinas Kominfo Sumut siap mendukung dari sisi penyebarluasan informasi dan penguatan koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang valid agar hasil sensus mencerminkan kondisi ekonomi riil di lapangan.
"Dengan kolaborasi yang kuat, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Sumut," kata Ika.
Sementara itu, Kepala BPS Sumatera Utara Asim Saputra menyebut SE2026 akan menyediakan data terkait struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital.
Ia menegaskan BPS kini berperan sebagai pengelola data nasional yang lebih komprehensif.
"Aspek utama yang kita kelola adalah data tunggal ekonomi nasional dan statistik bisnis register yang menjadi basis Sensus Ekonomi 2026," ujarnya.
Asim mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan sensus.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL