Usai OTT, Istri Bupati Pemalang Tiba di KPK dan Langsung Jalani Pemeriksaan
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi salah satu unggulan Presiden Prabowo Subianto terus berjalan dengan berbagai capaian dan dukungan kebijakan.
Pemerintah memastikan program tersebut difokuskan untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengatakan, pemerintah memanfaatkan aset negara serta lahan yang belum optimal guna mendukung percepatan penyediaan perumahan.Baca Juga:
"Presiden melalui kementerian terkait berencana memanfaatkan aset negara untuk kepentingan rakyat, khususnya penyediaan hunian layak dan terjangkau," ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Ia menjelaskan, program ini tidak hanya berdampak pada penyediaan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Skema pembiayaan yang ditawarkan dinilai meringankan masyarakat, seperti uang muka (DP) mulai 1 persen dan bunga tetap 5 persen.
Pemerintah juga menggulirkan berbagai insentif untuk mempercepat realisasi program, di antaranya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga percepatan proses perizinan.
Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen diberikan untuk pembelian rumah pada 2026–2027. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap hunian.
Di sektor pembiayaan, Bank Indonesia turut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) yang mendorong penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pemerintah juga menyiapkan Kredit Program Perumahan (KPP) dengan nilai mencapai Rp 130 triliun untuk memperkuat sisi suplai dan permintaan.
Hingga saat ini, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai ratusan ribu unit, dengan target ditingkatkan menjadi 350 ribu unit pada 2026. Sementara itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga mengalami peningkatan signifikan hingga ratusan ribu unit.
Tak hanya itu, pemerintah turut menggandeng sektor swasta dalam renovasi rumah tidak layak huni serta pembangunan hunian vertikal di sejumlah wilayah, termasuk proyek rumah susun subsidi yang memiliki potensi ratusan ribu unit.
Dalam proyeksi ke depan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 790 ribu unit rumah melalui berbagai skema pembiayaan dengan total dukungan anggaran mencapai Rp 58 triliun.
Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk menekan backlog perumahan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di kawasan perkotaan.*
JAKARTA Tujuh orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi yang menj
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memilih tidak memberikan komentar terkait temuan dugaan pemborosan anggaran Program Ma
NASIONAL
MEDAN Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Joko Juliantono mengaku kini memiliki banyak pihak yang merasa terganggu sejak pemerintah menjalank
NASIONAL
MEDAN Lurah Paya Pasir, Syerly, menyampaikan permohonan maaf usai video dirinya yang diduga mengejek seorang warga saat menyampaikan kelu
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan penunjukan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru sepenuhny
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL