KPK Telusuri Jejak Uang Kasus Kuansing, Pengembalian Dana Raja Juli Ikut Didalami
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 tentang perubahan besaran tunjangan kinerja di lingkungan TNI dan Kemhan.
Melalui aturan baru tersebut, besaran tukin mengalami penyesuaian setelah sebelumnya mengacu pada Perpres Nomor 102 Tahun 2018 untuk lingkungan TNI dan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 untuk Kemhan.
Dalam aturan terbaru, pejabat TNI dengan pangkat tertinggi mendapatkan peningkatan tunjangan yang signifikan. Kepala Staf Angkatan dengan pangkat jenderal bintang empat memperoleh tukin sebesar Rp48,61 juta per bulan.Baca Juga:
Sementara itu, pejabat dengan pangkat bintang tiga seperti Kepala Staf Umum (Kasum) TNI dan Wakil Kepala Staf Angkatan mendapatkan tunjangan sebesar Rp44,87 juta per bulan.
Kenaikan tersebut juga berlaku bagi prajurit dengan pangkat paling rendah. Prajurit TNI dengan pangkat terendah mendapatkan tukin sekitar Rp2,5 juta per bulan, sedangkan prajurit kelas dua memperoleh sekitar Rp2,9 juta per bulan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigjen Rico Ricardo Sirait mengatakan kenaikan tukin tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap peningkatan kinerja organisasi serta capaian reformasi birokrasi di lingkungan Kemhan dan TNI.
"Beberapa pertimbangan lain yakni hasil penilaian Reformasi Birokrasi (RB) menunjukkan bahwa Kemhan dan TNI telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan indeks tunjangan kinerja," ujar Rico dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Menurut Rico, penilaian tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) berdasarkan asesmen yang berlaku.
Ia menjelaskan sejak 2018, Kemhan dan TNI belum mendapatkan kenaikan indeks tunjangan kinerja. Padahal, sejumlah kementerian dan lembaga lain telah lebih dulu memperoleh penyesuaian tukin dengan besaran yang bervariasi.
Dengan adanya kebijakan baru ini, pemerintah berharap peningkatan tunjangan kinerja dapat mendorong profesionalisme, meningkatkan motivasi kerja, serta memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pertahanan negara.* (in/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan aliran uang dalam perkara suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (K
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas untuk memperkuat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG). D
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga senilai Rp1,6 triliun akan diselesaikan setelah pro
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kem
NASIONAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono membantah anggapan yang mengaitkan kondisi SD Negeri Tanggirejo, Kabupaten Grobogan, J
NASIONAL
PEMALANG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Pemal
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penggunaan
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Polda Aceh sebagai bagian dari up
PEMERINTAHAN
PIDIE JAYA Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, SE, melakukan safari silaturahmi ke sejumlah dayah di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Pemerintah Aceh memfasilitasi proses peralihan kepemilikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Meutia dari Pemerintah Kabupate
PEMERINTAHAN