Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 335 triliun dapat dijalankan secara lebih efisien.
Meski mendukung penuh program tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaannya.
"Kita mendukung MBG, cuma kita minta supaya lebih efisien. Itu saja. Kita terus diskusi dengan Kepala BGN," ujar Purbaya di Gedung BPPK Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Purbaya menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah mulai melakukan sejumlah penyesuaian operasional, termasuk penghematan dalam pelaksanaan kegiatan program.
Menurutnya, BGN juga berkomitmen untuk menekan total penggunaan anggaran sehingga realisasi belanja tidak mencapai batas maksimal Rp 335 triliun.
"Mereka akan mengendalikan pos-pos lain sehingga anggaran bisa jauh lebih rendah dari Rp 335 triliun itu. Akan ada banyak penghematan," jelasnya.
Terkait adanya temuan potensi penyimpangan dalam program MBG, Purbaya menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan.
Ia menambahkan bahwa dalam program baru, wajar jika masih ditemukan sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan.
"Program baru itu normal kalau ada kelemahan sana sini. Nanti bisa diperbaiki ke depan, termasuk proses screening agar lebih baik," katanya.
Purbaya memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran, efisien, dan transparan.*
(d/dh)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL