JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong agar calon presiden dan wakil presiden berasal dari kader partai politik.
"Terkait usungan capres cawapres sebagai kader partai, saya ini usulan yang baik," ujar Kholid, Jumat, 24 April 2026.
Menurut dia, gagasan tersebut sejalan dengan fungsi utama partai politik dalam sistem demokrasi, yakni melakukan kaderisasi untuk menyiapkan pemimpin nasional.Baca Juga:
"Karena konstitusi memberikan tugas kepada partai politik untuk bisa melahirkan kepemimpinan nasional," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, KPK mengusulkan penguatan sistem kaderisasi partai politik, termasuk dalam proses pencalonan pejabat publik.
Dalam kajian tata kelola partai politik, lembaga antirasuah itu merekomendasikan perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Salah satu poin usulan tersebut adalah pengaturan bahwa calon presiden, wakil presiden, kepala daerah, dan wakil kepala daerah diharapkan berasal dari sistem kaderisasi partai politik.
"KPK merekomendasikan agar pemrakarsa perubahan UU Nomor 2 Tahun 2011 melengkapi ketentuan terkait kaderisasi, termasuk persyaratan bagi calon pejabat publik agar berasal dari sistem kaderisasi partai," demikian keterangan Direktorat Monitoring KPK, Jumat, 17 April 2026.
Selain itu, KPK juga menyoroti sejumlah persoalan dalam tata kelola partai politik, seperti belum adanya standar kaderisasi yang terintegrasi, tidak adanya peta jalan pendidikan politik, serta lemahnya pengawasan terhadap partai.
Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kurikulum pendidikan politik, sistem pelaporan terintegrasi, serta memperkuat pengawasan keuangan dan kaderisasi partai politik.*
(km/ad)
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
