JAKARTA – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Makarim, terkait majelis hakim yang menangani perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook.
Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Firman Akbar, mengatakan laporan tersebut berkaitan dengan substansi perkara yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.
"Ini demi menjaga integritas dan objektivitas peradilan," kata Firman, Jumat, 24 April 2026.Baca Juga:
Firman menegaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat dalam perkara nomor 147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst sejauh ini telah menjalankan proses persidangan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.
Ia menyebut para pihak dalam perkara telah diberikan kesempatan yang cukup dan berimbang, termasuk pada tahap pemeriksaan saksi dan ahli yang meringankan terdakwa.
Sebelumnya, tim advokat Nadiem Makarim melaporkan lima hakim yang menyidangkan perkara kliennya kepada Ketua PN Jakarta Pusat pada Rabu, 22 April 2026.
Laporan tersebut juga ditembuskan ke sejumlah lembaga, termasuk Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan DPR.
Kelima hakim yang dilaporkan yakni Purwanto Abdullah selaku ketua majelis, serta anggota majelis Sunoto, Eryusman, Mardiantos, dan Andi Saputra.
Mereka diduga melakukan pelanggaran kode etik karena dianggap tidak berimbang dan membatasi hak terdakwa selama persidangan.
Di sisi lain, tim advokat Nadiem juga tidak menghadiri sidang pemeriksaan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada waktu pelaporan tersebut.
Persidangan kemudian ditunda hingga Senin, 27 April 2026.
Dalam perkara ini, Nadiem didakwa terlibat dalam dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek tahun anggaran 2019–2022.
JAKARTA Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan masa jabatan
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 33
EKONOMI
MEDAN Seorang pria di Kota Medan membuat heboh setelah diduga merusak 12 nisan makam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Gang Wakaf, Keluraha
HUKUM DAN KRIMINAL
BEIRUT Kabar duka kembali datang dari pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah misi UNIFIL di Lebanon. Prajurit TNI, Kopral R
NASIONAL
JAKARTA Mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya, melaporkan Rismon Hasiholan Sianipar ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan terkait pe
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Dua pelajar SMA dilaporkan hanyut di aliran Sungai Bandar Meriah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada
PERISTIWA
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya respons cepat dan transparan dari perbankan dalam menangani setiap insiden,
EKONOMI
MEDAN Kasus hukum yang menjerat Kornauli br Sinaga (58), seorang janda di Kabupaten Samosir, menjadi sorotan setelah tim advokat menilai
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Sengketa kepemilikan dan keabsahan organ Yayasan Abdi Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sumatera Utara (APIPSU) kembali memanas. Kua
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) memimpin rapat koordinasi pembahasan perkembangan dan validasi data Jaminan Kesehatan Ac
PEMERINTAHAN
