Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA – Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sebuah pertemuan tertutup di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Jumat, 24 April 2026.
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas isu strategis terkait pertahanan negara.
Sjafrie menyampaikan bahwa agenda utama pertemuan adalah membahas hal-hal esensial yang berkaitan dengan strategi pertahanan nasionalBaca Juga:
. Ia menilai penting bagi para senior dan sesepuh TNI untuk mengetahui perkembangan tersebut.
"Saya akan menyampaikan satu hal esensial yang sangat berhubungan dengan strategi pertahanan," ujar Sjafrie saat membuka pertemuan.
Menurut dia, pembahasan strategi pertahanan tidak terlepas dari prinsip tata kelola negara yang berlandaskan konstitusi dan kepentingan nasional.
Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pertahanan harus berpijak pada dua aspek tersebut.
Pertemuan ini juga dihadiri Panglima TNI Agus Subiyanto yang dijadwalkan memberikan pemaparan lanjutan terkait aspek strategis yang perlu diketahui para purnawirawan.
Sejumlah pejabat tinggi TNI turut hadir, di antaranya Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, serta Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono.
Dari kalangan purnawirawan, hadir sejumlah tokoh senior dari tiga matra TNI, antara lain Wiranto, Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, hingga Dudung Abdurachman.
Para undangan tampak hadir satu per satu dan memasuki Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup.
Sjafrie menjelaskan, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah memang tidak banyak menyampaikan informasi terkait pembangunan kekuatan pertahanan kepada publik.
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL