DPR Desak Polisi Bongkar Kasus 995 Senjata di Sekolah Jaksel, Diduga Langgar UU Darurat
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ketua pengadilan negeri di seluruh Indonesia.
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 18 Mei 2026 selama satu minggu.
Program ini disahkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Strategi Kebijakan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA dengan KPK di Gedung MA, Jakarta, Jumat, 24 April 2026.Baca Juga:
Kepala BSK Hukum dan Diklat MA, Syamsul Arief, mengatakan pelatihan tersebut akan diisi materi terkait antikorupsi, akuntabilitas, transparansi, serta aspek penanganan perkara.
"Ada 200 ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan yang akan dipanggil pada tanggal 18 Mei selama satu minggu. Dua hari kemudian atas kerja sama ini, itu akan diisi oleh materi antikorupsi, akuntabilitas, transparansi, dan aspek-aspek lain dalam penanganan perkara," ujar Syamsul di Media Center MA, Jumat.
Ia berharap pendidikan tersebut dapat memperkuat integritas hakim serta menjauhkan praktik transaksional di lingkungan peradilan.
"Sehingga setelah penandatanganan ini, kami akan melaksanakan pada tahap awal yakni pendidikan buat pimpinan pengadilan di seluruh Indonesia," kata dia.
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan pelatihan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga studi kasus dugaan pelanggaran integritas di lingkungan peradilan.
Ia menegaskan pentingnya internalisasi nilai antikorupsi dalam setiap aktivitas para hakim, baik saat menjalankan tugas maupun di luar kedinasan.
"Setiap saat pada saat melaksanakan tugas, ya. Bahkan di luar tugas pun kita berharap nilai-nilai integritas itu tetap tertanam dalam dirinya," ujar Wawan.
KPK juga menyoroti sejumlah kasus dugaan korupsi yang melibatkan aparat peradilan.
Karena itu, materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan praktis di lapangan, termasuk pembahasan studi kasus.
JAKARTA Komisi III DPR RI mendesak kepolisian mengusut tuntas penemuan 995 pucuk senjata, amunisi, serta barang bukti lain di sebuah sek
NASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua KomisiWakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai dugaan pencatutan nama Presiden Prabowo Subianto dalam
POLITIK
JAKARTA Pihak mantan Ketua Yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, akhirnya buka suara terkait temuan 995 pucuk senjat
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan hukuman mati bagi koruptor kembali menuai perdebatan. Sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) menolak usulan t
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah memberikan kemudahan bagi pesantren dan sekolah berbasis keagamaan berasrama dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi
NASIONAL
JAKARTA Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya WL
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi berbagai hasil riset dan inovasi yang dipamerkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menjajal langsung ketahanan genteng komposit hasil inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saa
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) tengah menelusuri dugaan pelanggaran etik terkait komentar bernada tidak berempati yang dilakuk
NASIONAL
JAKARTA Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki temuan ratusan senjata di salah satu yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pin
HUKUM DAN KRIMINAL