MA Gandeng KPK, 200 Pimpinan Pengadilan Dibekali Pendidikan Antikorupsi
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa, 21 April 2026.
Ia menyebut faktor keamanan sebagai pertimbangan utama.
Rudy mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya sehari sebelum aksi, massa semula berencana menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kalimantan Timur.Baca Juga:
Namun, aksi tersebut kemudian bergeser ke kantor pemerintah provinsi.
Ia menegaskan pada dasarnya siap menerima aspirasi masyarakat, tetapi bukan di tengah kerumunan massa.
"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ujar Rudy, Kamis, 23 April 2026.
Menurut Rudy, pintu kantor gubernur maupun rumah jabatan selalu terbuka selama 24 jam untuk dialog.
Ia menilai pertemuan dalam suasana yang lebih kondusif akan menghasilkan solusi yang konstruktif.
Ia juga mengaku telah menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa. Namun, tawaran tersebut tidak diterima.
"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," katanya.
Dari dalam kantor, Rudy mengaku menyaksikan langsung kericuhan yang terjadi. Ia melihat sejumlah oknum melempar botol air mineral hingga pecahan batu ke arah aparat keamanan.
"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?" ujarnya.
JAKARTA Mahkamah Agung (MA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar pendidikan antikorupsi bagi 200 ketua dan wakil ke
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyambut positif usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
POLITIK
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menegaskan tidak akan menanggapi lebih jauh laporan tim advokat Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti masih maraknya penyebaran informasi tidak benar atau hoaks di ruang digital terkait pelaksan
NASIONAL
Oleh Krisna.SUDAH terlalu lama pemekaran daerah dijual sebagai janji kesejahteraan. Narasinya indah, mudah dipercaya, dan terus diulang sej
OPINI
SAMARINDA Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur
PERISTIWA
JAKARTA Dewan Pers menyerahkan dokumen masukan terkait perlindungan karya jurnalistik dalam revisi Rancangan UndangUndang Hak Cipta kep
NASIONAL
JAKARTA Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan sejumlah jenderal purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam seb
NASIONAL
SEMARANG Mantan anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menjadi terpidana kasus penembakan pelaj
HUKUM DAN KRIMINAL
TEHERAN Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, dilaporkan mengalami luka serius di bagian kaki dan wajah setelah serangan udara yang
INTERNASIONAL