SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, memilih tidak menemui ribuan massa yang menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur di Samarinda, Selasa, 21 April 2026.
Ia menyebut faktor keamanan sebagai pertimbangan utama.
Rudy mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya sehari sebelum aksi, massa semula berencana menyampaikan aspirasi di gedung DPRD Kalimantan Timur.Baca Juga:
Namun, aksi tersebut kemudian bergeser ke kantor pemerintah provinsi.
Ia menegaskan pada dasarnya siap menerima aspirasi masyarakat, tetapi bukan di tengah kerumunan massa.
"Di kantor Gubernur Kaltim tidak pernah menyampaikan bahwa untuk bertemu, tetapi saya sudah menyampaikan dengan Pak Kapolda bahwa kita siap untuk berdialog, tapi tidak untuk dikerumunan massa. Satu adalah karena keamanan, dua adalah berkaitan dengan protokolnya," ujar Rudy, Kamis, 23 April 2026.
Menurut Rudy, pintu kantor gubernur maupun rumah jabatan selalu terbuka selama 24 jam untuk dialog.
Ia menilai pertemuan dalam suasana yang lebih kondusif akan menghasilkan solusi yang konstruktif.
Ia juga mengaku telah menawarkan pertemuan dengan perwakilan massa. Namun, tawaran tersebut tidak diterima.
"Saya sudah menawarkan, tapi teman-teman itu perwakilan tidak mau. Karena waktu itu hari itu sudah sore sekali tepatnya, kira-kira sudah jam 17.45, jadi hampir jam 18.00, walaupun setelah itu adik-adik mahasiswa membubarkan diri," katanya.
Dari dalam kantor, Rudy mengaku menyaksikan langsung kericuhan yang terjadi. Ia melihat sejumlah oknum melempar botol air mineral hingga pecahan batu ke arah aparat keamanan.
"Menurut saya ini yang tidak cocok. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya ada di tengah-tengah situ terus dilempar begitu gimana?" ujarnya.
Selain faktor keamanan, Rudy menyebut tidak mungkin mengambil keputusan di tengah situasi massa tanpa memeriksa data secara menyeluruh.
Ia meminta mahasiswa dan aliansi masyarakat memahami bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berbasis data.
"Kami mendengarkan sekali dan saya langsung memberikan komentar melalui media sosial kami bahwa kami ingin sekali bahwa seluruh adik-adik mahasiswa aliansi-aliansi seluruh masyarakat menjadi mata telinga kami di dalam membangun Kalimantan Timur ini," ucapnya.
Rudy juga menegaskan kesiapan menghadapi wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur.
Ia menyatakan pemerintah provinsi siap memberikan penjelasan sesuai mekanisme yang berlaku.
"Kami siap memaparkan sesuai aturan. Kami membuka seluruh data. Dalam proses penyusunan hingga pengesahan APBD, tidak mungkin disahkan tanpa persetujuan DPRD," katanya.
Ia menjelaskan bahwa hak angket, interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sebagaimana diatur dalam konstitusi.
"Dalam demokrasi, itu adalah hak DPRD sebagai lembaga legislatif. Inilah yang disebut trias politica," ujar Rudy.
Menurut dia, seluruh mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan menjadi bagian dari sistem checks and balances antara eksekutif dan legislatif.
"Semua ada aturannya. Nanti legislatif akan bertanya, dan eksekutif menjelaskan. Itu mekanisme yang sah dalam sistem kita," kata Rudy.*
(tb/ad)
BANDA ACEH Universitas Muhammadiyah Aceh (Unmuha) menggelar acara silaturahmi sekaligus pelepasan resmi bagi delapan dosen, tenaga kepen
AGAMA
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tengah mengalami tekanan dan bergerak melemah dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian,
EKONOMI
DELI SERDANG Polisi berhasil menggagalkan upaya peredaran narkoba dalam jumlah besar berupa 50 kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekst
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan tidak ada pemaksaan kepada perbankan, termasuk bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (
EKONOMI
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap istri dan dua anak bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koh Erwin terk
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak me
EKONOMI
JAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar acara takziah dan doa bersama untuk almarhum Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Z
NASIONAL
BOGOR Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
PEMERINTAHAN
MEDAN Video kericuhan antara sejumlah pengemudi ojek online (ojol) dengan sekelompok debt collector viral di media sosial. Insiden terse
PERISTIWA
KISARAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) melalui Direktorat Narkoba dikabarkan menangkap delapan orang yang diduga terliba
HUKUM DAN KRIMINAL
