KPK Ungkap Celah Korupsi di Pemilu, Dari Suap Penyelenggara hingga Politik Uang
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran mencapai Rp 335 triliun dapat dijalankan secara lebih efisien.
Meski mendukung penuh program tersebut, Purbaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan secara ketat agar tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaannya.
"Kita mendukung MBG, cuma kita minta supaya lebih efisien. Itu saja. Kita terus diskusi dengan Kepala BGN," ujar Purbaya di Gedung BPPK Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).Baca Juga:
Purbaya menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah mulai melakukan sejumlah penyesuaian operasional, termasuk penghematan dalam pelaksanaan kegiatan program.
Menurutnya, BGN juga berkomitmen untuk menekan total penggunaan anggaran sehingga realisasi belanja tidak mencapai batas maksimal Rp 335 triliun.
"Mereka akan mengendalikan pos-pos lain sehingga anggaran bisa jauh lebih rendah dari Rp 335 triliun itu. Akan ada banyak penghematan," jelasnya.
Terkait adanya temuan potensi penyimpangan dalam program MBG, Purbaya menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti sesuai kewenangan.
Ia menambahkan bahwa dalam program baru, wajar jika masih ditemukan sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki ke depan.
"Program baru itu normal kalau ada kelemahan sana sini. Nanti bisa diperbaiki ke depan, termasuk proses screening agar lebih baik," katanya.
Purbaya memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran, efisien, dan transparan.*
(d/dh)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai penanganan pelanggaran dalam proses pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal. Lembag
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi proses kaderisasi partai politik. Usul
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyebut Jusuf Kalla sebagai senior, mentor, dan idola dinilai mencerminka
POLITIK
JAKARTA Aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan praktik pengolahan daging ikan sapusapu di bantaran anak Kali Ciliwun
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai praktik korupsi tidak semata terjadi saat seseorang menjabat sebagai pejabat publik.
HUKUM DAN KRIMINAL
LANGKAT Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara mengevakuasi seekor orangutan sumatera (Pongo abelii) dari areal
PERISTIWA
JAKARTA Harga sejumlah komoditas pangan di tingkat pedagang eceran terpantau masih tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS
EKONOMI
JAKARTA Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) tidak hanya berfokus pada fungsi advokasi, tetap
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Kota Medan meraih penghargaan Excellent City in Digital Public Service dalam ajang National Governance Awards di Jakart
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan terhadap Direktur Utama PT Loco Montrado, Siman Bahar alias Bong Kin Phin
HUKUM DAN KRIMINAL